Tolak kepala daerah dipilih DPRD, DPD dapat dukungan

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menolak pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Rencana Ketua DPD Irman Gusman jika RUU Pilkada mengakomodir mekanisme tersebut diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) diapresiasi.

"Pak Irman atas nama DPD berhasil membatalkan pasal-pasal yang membelenggu fungsi lembaganya dalam UU MD3 (UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dengan menguji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi) dan dikabulkan, meski dalam UU MD3 yang baru itu dilemahkan lagi, dan oleh Pak Irman atas nama DPD digugat lagi ke MK," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, Jakarta, Jumat (12/9).

Menurut Saldi, perkembangan fungsi DPD saat ini sudah dilibatkan dalam hal legislasi, khususnya terkait RUU yang menyangkut daerah. Kemudian dari sisi kewibawaan lembaga, Irman dinilai berhasil menguatkan peran DPD dalam kontribusinya membangun daerah.

"Termasuk juga peran DPD di bawah kepemimpinan Pak Irman yang gagasannya sering menjadi inspirasi Presiden SBY," tuturnya.

Saldi menambahkan, di tengah keterbatasan kewenangan yang dimiliki DPD, Irman Gusman dalam kepemimpinannya sudah cukup efektif dan perannya cukup menonjol dalam kancah perpolitikan Indonesia. Khususnya dalam lima tahun belakangan ini.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) turut menolak keras wacana pengembalian sistem pilkada melalui DPRD. Pemilihan seperti itu dinilai merampas kedaulatan rakyat, serta mencederai demokrasi.

Ketua DPD Irman Gusman mengajak masyarakat bersama-sama menolaknya. Bahkan jika perlu pihaknya akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Terus terang kami kecewa dengan beberapa fraksi yang akan mengembalikan sistem pemilukada dengan pemilihan melalui perwakilan. Itu tidak sesuai dengan semangat demokratisasi yang kita bangun dan hanya kepentingan politik praktis saja," ujar Irman. (mdk/did)