Desmon imbau revisi KUHP agar gubernur dihukum mati jika korupsi

Statement gubernur di depan Joko Widodo tersebut dianggapnya hanya pepesan kosong lantaran belum ada UU yang mengatur.

2014-11-25 16:28:38

Hukuman Mati

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mendukung pernyataan gubernur-gubernur yang siap dihukum mati bila korupsi. Namun, kata dia, statement gubernur di depan Presiden Joko Widodo tersebut dianggapnya hanya pepesan kosong lantaran belum ada undang-undang yang mengatur akan hukuman mati.

"Percuma mereka buat statement hukuman mati bila belum ada undang-undangnya," kata Desmond saat dihubungi, Jakarta, Selasa (25/11).

Desmond menambahkan, pihaknya amat mendukung gubernur yang korupsi dihukum mati. Oleh karena itu, ia menyarankan UU KUHP segera direvisi.

"Bagus itu, harus ubah KUHP secepatnya. Karena hukuman mati di dalam situ, orang yang menjabat gubernur dan korupsi harus dihukum mati," jelas Desmond.

"Nanti biar jaksa yang mengeksekusi dan menghukum mati gubernur bila korupsi. Agar menimbulkan efek jera," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan ganjalan yang dirasakan para kepala daerah terkait pengusutan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Menurut Syahrul, ekspose terhadap kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terjadi mendahului rangkaian proses pengusutan. Hal ini dinilai menjatuhkan wibawa kepala daerah padahal belum tentu terbukti.

"Kami berharap, tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan delegitimasi pemerintahan. Kami kehilangan wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan. Kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, inspektorat, Irjen," kata Syahrul yang juga menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan dalam acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada para gubernur di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).

Gubernur Sulawesi Selatan ini menegaskan, para kepala daerah tidak takut untuk dikenai hukuman terberat apabila memang terbukti bersalah. Namun, apabila tidak terbukti, para kepala daerah meminta dukungan dan perlindungan.

"Masalah korupsi, penjarakan kami, hukum mati sekalipun kami kalau itu kami lakukan. Tapi kalau tidak, kami butuh orang dan kekuatan untuk melindungi kami," ucap Syahrul.

(mdk/eko)