Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkum HAM pesimis revisi RUU KUHP dan KUHAP selesai cepat

Menkum HAM pesimis revisi RUU KUHP dan KUHAP selesai cepat Konpers Amir Syamsuddin. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin pesimis revisi UU KUHP dan KUHAP selesai dibahas di DPR. Sebab, periode DPR tahun 2009-2014 akan berakhir pada September nanti.

Amir mengaku berpikir realistis saja untuk masalah ini. Menurut dia, yang terpenting adalah jangan sampai mengesahkan sebuah UU dengan terburu-buru.

"Saya kira realistis saja ya. Kalau memang tidak mungkin karena waktu, kan persoalan waktu juga ya. Kan realistis. Saya kira kami tidak mengenal carryover. Jadi biar saja berjalan alamiah dan kalau realitanya membuktikan bahwa kami tidak bisa merampungkan di dalam kerja DPR yang sekarang tidak usah terlalu memaksakan diri," ujar Amir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8).

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada DPR dan pemerintah selanjutnya apakah RUU ini akan kembali dibahas nanti atau tidak. Amir melihat, rampung atau tidaknya RUU ini tergantung niat pemerintah dan DPR periode selanjutnya.

"Tergantung DPR yang akan datang," imbuhnya.

Diketahui, RUU KUHP dan KUHAP sempat menjadi polemik karena dinilai memaksakan dan tak mudah menyelesaikan RUU ini. RUU ini sebetulnya sudah digagas sejak lama, namun baru diimplementasikan para periode pemerintahan Presiden SBY periode 2009-2014.

(mdk/has)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali

Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).

Baca Selengkapnya
Daftar Tanggal Merah Bulan September 2023, Bisa Libur Panjang
Daftar Tanggal Merah Bulan September 2023, Bisa Libur Panjang

Bagi Anda yang merencanakan liburan, bisa mencatat tanggal merah bulan September 2023 ini.

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya