BKSAP DPR RI Sampaikan Sikap Tegas atas Agresi Israel di Forum Parlemen Internasional
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras tindakan Israel di Timur Tengah, termasuk serangan terhadap pasukan perdamaian PBB dan pengeboman Gaza, dalam forum parlemen internasional Inter-Parliamentary Union (IPU).
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI secara tegas menyampaikan sikapnya terkait tindakan Israel di Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Umum Ke-152 Inter-Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung di Istanbul, Turki, pada 15–19 April 2026. Delegasi Indonesia menyoroti berbagai agresi Israel yang mengancam perdamaian global.
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat memimpin penyampaian sikap tersebut di hadapan perwakilan dari 150 negara. Fokus utama kecaman adalah serangan Israel terhadap pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Insiden ini mengakibatkan tewasnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Selain itu, BKSAP juga mengecam keras pengeboman berkelanjutan di Gaza dan pengesahan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina. Sikap ini menegaskan desakan Indonesia agar komunitas internasional menekan Israel demi menjaga stabilitas geopolitik dan perdamaian dunia.
Kecaman Keras BKSAP atas Agresi Israel
Syahrul Aidi Maazat menyebut tindakan Israel "sudah di luar batas" karena menyerang pasukan perdamaian. Ia menegaskan bahwa Israel telah menjadi "parasit" yang merusak tatanan geopolitik, ekonomi, dan perdamaian dunia.
Serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI sebagai anggota UNIFIL menjadi sorotan utama BKSAP DPR RI. Ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap misi kemanusiaan dan perdamaian internasional.
BKSAP juga mengecam keras operasi militer Israel di Palestina, khususnya pengeboman Gaza yang terus berlanjut. Pengesahan undang-undang hukuman mati terhadap warga Palestina semakin memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Syahrul menyerukan agar semua negara bersatu menekan Israel. Tujuannya adalah mencegah eskalasi konflik yang berpotensi memicu perang dunia ketiga.
Peran Parlemen dalam Efektivitas PBB dan Isu Kemanusiaan
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menekankan pentingnya keterlibatan parlemen dalam program PBB. Menurutnya, tanpa partisipasi aktif parlemen, potensi maksimal PBB tidak akan tercapai.
Delegasi Indonesia meyakini bahwa PBB perlu bertransformasi. Koordinasi PBB tidak hanya harus berfokus pada pemerintah eksekutif, tetapi juga membuka dialog lebih luas dengan lembaga legislatif.
Husein menyoroti praktik penanganan bencana di Turki sebagai contoh sinergi efektif antara PBB dan legislatif. Sinergi ini mampu mempercepat regulasi darurat dan mobilisasi bantuan.
BKSAP mendorong PBB untuk lebih aktif memfasilitasi keterlibatan parlemen dalam memperkuat ketahanan bencana di setiap negara. Kolaborasi ini juga harus mencakup isu kemanusiaan, termasuk Gaza, di mana Indonesia terus mendesak PBB mendukung resolusi gencatan senjata permanen.
Komitmen Indonesia untuk Reformasi PBB
Husein menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam mendorong reformasi PBB. Tujuannya adalah menjadikan PBB lembaga yang lebih inklusif dan demokratis.
Indonesia berupaya agar PBB menghargai peran sentral parlemen nasional. Hal ini penting dalam menjaga perdamaian serta kemakmuran dunia secara berkelanjutan.
Sumber: AntaraNews