Ada Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Sikap PKS
Kholid menyatakan, pihaknya ingin lebih dahulu mendengarkan banyak masukan ahli.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan masih mengkaji usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid menyatakan, partainya masih mendalami sistem terbaik terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Kami sedang mendalaminya dan membahasnya di DPP, mana yang terbaik buat masyarakat dan kelangsungan masa depan demokrasi kita," kata Kholid saat dikonfirmasi, Selasa (30/12).
Kholid menyatakan, pihaknya ingin lebih dahulu mendengarkan banyak masukan ahli. "Kita juga ingin terlebih dahulu banyak mendengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa dan juga keluarga besar konstituen PKS," ungkapnya.
"Kami juga siap mendiskusikannya dengan teman teman partai politik lain, khususnya dengan teman teman partai koalisi," katanya.
Sebelumnya, Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.
"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ucap Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12).
Dinilai Lebih Efisien
Gerindra melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien dari pada yang selama ini diterapkan. Sugiono menjelaskan bahwa pemilihan melalui DPRD bisa lebih efisien mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.
Pada 2015 lalu, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp7 triliun. Nominalnya terus mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak sedikit. Pada 2024, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada lebih dari Rp37 triliun.
"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," ucap Sugiono.
Sugiono menyoroti ongkos politik yang dibutuhkan calon kepala daerah selama ini dan ia sebut cenderung mahal, bahkan kerap kali jadi hambatan bagi sosok yang kompeten untuk menjadi kepala daerah.
"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa," ucap Sugiono.
"Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD," sambungnya.
Tidak Hilangkan Esensi Demokrasi
Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan masyarakat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.
"Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya," ucap Sugiono.
Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap terjadi di masyarakat. Oleh karena, Partai Gerindra mendukung rencana pemilihan melalui DPRD dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.
Masyarakat tetap harus mendapat akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan oleh perwakilannya di lembaga legislatif."Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup," ucapnya.