LIVE

Yusril sebut Putusan MK Bisa Perkuat Komisi Reformasi Polri

Putusan MK tersebut sejalan dengan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo.

komisi reformasi polri
Yusril sebut Putusan MK Bisa Perkuat Komisi Reformasi Polri (merdeka.com)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polisi aktif menduduki jabatan sipil bisa memperkuat kedudukan Komisi Reformasi Polri yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, MK memutuskan menganulir frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Yusril mengatakan putusan MK tentang anggota kepolisian yang menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga pemerintah harus segera ditindaklanjuti.

Ia juga mengatakan putusan MK tersebut sejalan dengan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo. 

"Putusan MK itu harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dan putusan itu sejalan dengan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi oleh presiden," ujarnya kepada wartawan usai Kuliah Umum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Senin (24/11). 

Komisi Reformasi Polri Bekerja Tampung Aspirasi

Yusril menyebut putusan MK bisa menjadi rujukan untuk merumuskan reformasi Polri. Nantinya, rumusan tersebut akan disampaikan oleh Komisi Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo. 

"Pada akhirnya, Komisi ini bekerja menampung aspirasi seluruh masyarakat untuk menindaklanjuti juga tuntutan pada awal bulan September yang lalu,. Apalagi, sudah dibentuk 10 anggotanya (Komisi Reformasi Polri)," kata Yusril. 

Yusril yakin Komisi Reformasi Polri akan menyelesaikan tugasnya dalam waktu tiga bulan. Selanjutnya, hasil kerja Komisi yang dipimpin Prof Mahfud MD tersebut akan disampaikan kepada presiden. 

"Insya Allah nanti dalam waktu 3 bulan menyelesaikan tugasnya dan akan disampaikan kepada Pak Presiden," ucapnya. 
Artikel ini ditulis oleh
Editor Fauzan Jamaludin
I
Reporter Ihwan Fajar
Menko Kumham Yusril Bertemu Pimpinan KPK, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Seleksi Capim

Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.

Yusril Ihza Mahendra
Jika Masuk Kabinet Prabowo, Yusril Ingin Dapat Posisi yang Berkaitan dengan Hukum

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bersiap menjalankan tugas, apabila masuk dalam kabinet Prabowo

Yusril Ihza Mahendra
Kaji Peluang MK Hapus Parliamentary Threshold, Mendagri Libatkan Ahli Tata Negara

Hasil kajian tersebut akan dibahas pemerintah secara bersama-sama, setelah itu pemerintah akan membahwanya ke DPR untuk dirapatkan.

ParliamentaryThreshold
Kaji Peluang MK Hapus Parliamentary Threshold, Mendagri Libatkan Ahli Tata Negara

Hasil kajian tersebut akan dibahas pemerintah secara bersama-sama, setelah itu pemerintah akan membahwanya ke DPR untuk dirapatkan.

ParliamentaryThreshold
VIDEO: Menko Yusril Blak-blakan Soal Prabowo Maafkan Koruptor Jika Uang Dikembalikan

Yusril Ihza Mahendra merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi.

Berita Update
Prabowo Tunjuk Yursil, Otto Hasibuan Hingga O.C. Kaligis Jadi Tim Hukum Sengketa Pilpres

Ketua Umum PBB Yuslir Ihza Mahendra ditunjuk Prabowo menjadi Ketua tim hukum untuk sengketa pilpres

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Balas Mahfud Soal Mahkamah Kalkulator: Tidak Relevan Mengutip Pendapat 2014

Yusril mengakui pernyataan itu disampaikannya pada 2014 lalu atau sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

sidang sengketa pilpres 2024
Respons TNI Usai MK Izinkan KPK Usut Kasus Korupsi di Militer

MK pada akhir pekan lalu (29/11) mengabulkan sebagian uji materi terhadap Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

TNI
Yusril: Saya Ramalkan MK Batalkan Lagi Norma UU Pemilu yang Mengandung Presidential Threshold

Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, bakal ada perubahan terhadap Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017 tentang presidential threshold

Presidential threshold
Yusril: Penyelesaian Perselisihan Pilpres Melalui MK, Maka Angket Tidak Dapat Digunakan

Salah satu kewenangan MK adalah mengadili perselisihan hasil pemilu, dalam hal ini Pilpres.

Yusril Ihza Mahendra
VIDEO: Menko Yusril Blak blakan Soal Prabowo Maafkan Koruptor Jika Uang Dikembalikan

Yusril menilai, pernyataan Prabowo itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP Nasional

Prabowo
TPN Ganjar-Mahfud Sebut Hukum di Indonesia Terguncang Setelah Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres

Hal ini berujung dicopotnya Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

Ganjar Pranowo
Perjalanan Revisi UU MK: Disetop Mahfud MD, Dibahas Diam-Diam di DPR

Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan.

UU MK