Warga Tolak Stiker dan Bansos, Begini Respons Mensos
Kesadaran tersebut, mencerminkan solidaritas dan keinginan masyarakat agar bantuan dialokasikan kepada pihak yang lebih membutuhkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap total 30 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kementerian Sosial (Kemensos) secara sukarela menolak bantuan sosial (bansos) karena merasa sudah cukup.
Kesadaran tersebut, mencerminkan solidaritas dan keinginan masyarakat agar bantuan dialokasikan kepada pihak yang lebih membutuhkan.
"Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan, ‘kami merasa sudah cukup dan kami ingin bantuan ini diberikan kepada yang lebih membutuhkan’. Ini menunjukkan kesadaran yang mulai tumbuh,” kata Saifullah Yusuf saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (25/11).
Terkait polemik penolakan pemasangan stiker penerima bantuan sosial (bansos) yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.
Penolakan tersebut, menurut Kemensos, umumnya muncul karena warga merasa malu, tidak etis, dan menilai kondisi ekonomi mereka sudah lebih baik meski secara data masih terdaftar sebagai penerima.
Inisiatif Pemda
Kebijakan pemasangan stiker sebenarnya merupakan inisiatif pemerintah daerah. Langkah tersebut bertujuan memastikan penyaluran bansos tepat sasaran serta memudahkan identifikasi keluarga yang berhak dan yang tidak berhak menerima bantuan.
“Sebenarnya itu inisiatif daerah untuk menempelkan stiker sebagai penanda, untuk memastikan bahwa keluarga ini memang menerima dan yang lain tidak menerima. Jadi itu hanya sebagai tanda saja,” jelasnya.
Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut ternyata membawa dampak positif. Sejumlah masyarakat justru memilih menolak menerima bansos setelah merasa kondisinya sudah lebih baik atau tidak lagi memenuhi syarat. Ia menilai fenomena ini sebagai bentuk kesadaran sosial yang perlu diapresiasi.
"Kita sedang memperkuat gerakan menolak bansos. Itu bagus bagi orang yang memang sudah tidak memenuhi syarat. Tetapi bagi yang memenuhi syarat, tetap akan kita prioritaskan untuk menerima,” jelasnya.
Atas sikap tersebut, pihaknya mengapresiasi kepada para KPM yang dengan jujur dan berani menyatakan ketidaksanggupan atau ketidaklayakan menerima bansos. Kemensos sendiri terus mendorong peningkatan akurasi data penerima melalui Data Tunggal Kesejahteraan Sosial, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah.
"Semua untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan transparan, tepat sasaran, dan mencerminkan kondisi riil masyarakat," pungkasnya.