Wamendagri Ribka Ajak Papua Jemput Peluang Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045
Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu menghadirkan pelindungan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk memanfaatkan program prioritas pemerintah sebagai peluang memperkuat ekonomi masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (quick win) Presiden Prabowo Subianto, perlu disambut secara aktif agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Papua.
"Program cepat dari Bapak Presiden untuk menghasilkan ini perlu dijemput," ujarnya dalam sesi panel Konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga di Papua Youth Creative Hub, Jayapura, Papua, Jumat (29/5).
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pertanian, perikanan, hingga usaha lokal.
"Programnya bukan hanya untuk memberikan makan, tetapi bagaimana sih pertaniannya itu bisa dibeli oleh dapur MBG, perikanan (juga bisa terlibat). Pokoknya semua ada efek berantainya (yang sangat besar),” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyoroti sejumlah tantangan pembangunan di Papua, terutama terkait tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih berada di atas rata-rata nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan seluruh elemen masyarakat di Papua.
"Ini semua PR kita yang harus dikerjakan bersama," ujarnya.
Pentingnya Penguatan Pelaksanaan Otsus Papua
Karena itu, Ribka menekankan pentingnya penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar mampu menghadirkan pelindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua (OAP). Ia mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong evaluasi dan penguatan tata kelola Otsus, termasuk dalam aspek regulasi dan keberpihakan kebijakan kepada masyarakat Papua.
Selain itu, Ribka juga mengajak seluruh unsur daerah, mulai dari Pemda, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, tokoh adat, tokoh agama, hingga komunitas masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan Papua ke depan.
Dalam konteks tersebut, Ribka menyinggung arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Papua perlu mempersiapkan diri sejak sekarang agar mampu mengambil peran dalam proses transformasi Indonesia menjadi negara maju.
"Ini yang harus kita ketahui [sebagai] masyarakat semua, di mana arah [yang dituju oleh] negara. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan ke sana," tandasnya.