Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
Bima juga menegaskan, pelaksanaan program strategis nasional yang baik di daerah dapat menjadi pengungkit kemajuan pembangunan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran menjadi kunci untuk memastikan program prioritas nasional dapat berjalan efektif hingga ke daerah.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Kamis (7/5).
Menurutnya, sinkronisasi saat ini memiliki konteks yang sangat krusial dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Pasalnya, kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya.
"Sekarang tantangannya sangat berbeda," ujarnya.
Bima menyebut, setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi kepala daerah saat ini. Hal itu meliputi tantangan geopolitik di tingkat global, pengawalan program prioritas di tingkat nasional, serta janji politik dan harapan publik di tingkat lokal.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal paling mendasar yang harus dipenuhi adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta sosial.
"Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ini jelas, kita punya pedoman untuk melakukan sinkronisasi tadi. Kemendagri bersama Kementerian Perencanaan memastikan terjadinya sinkronisasi,” jelasnya.
Ia melanjutkan, apabila enam SPM tersebut belum berjalan optimal, maka sinkronisasi program pusat dan daerah akan sulit diwujudkan. Alasannya, seluruh SPM harus masuk dalam dokumen perencanaan, dianggarkan melalui program, serta memiliki target kinerja yang jelas. Karena itu, Kemendagri terus melakukan evaluasi terhadap Pemda yang masih mengalami kendala dalam menjalankan program-program tersebut.
"Mereka kita pastikan, mampu atau enggak untuk [memenuhi] Standar Pelayanan Minimal yang paling minimal tadi. Ini adalah PR kita. Artinya, sebelum kita bicara program prioritas nasional, yang ininya (SPM) bagaimana," ungkapnya.
Program Strategis Nasional Ungkit Kemajuan Pembangunan
Bima juga menegaskan, pelaksanaan program strategis nasional yang baik di daerah dapat menjadi pengungkit kemajuan pembangunan. Ia mencontohkan praktik baik yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam mengawal berbagai program prioritas nasional sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
"Kebetulan minggu lalu baru kami kunjungi ke sana, Kota Jambi, ini setelah dihitung-hitung, ini karena wali kotanya agak gesit juga, dukungan pembiayaan pembangunan dari mana-mana, itu jumlahnya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, dua triliun," tandasnya.
Di akhir paparannya, untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Bima mendorong Pemda menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyelarasan dengan delapan klaster prioritas nasional, kepatuhan terhadap mandatori belanja, inovasi fiskal dan kemudahan investasi, serta penguatan sinergi pembangunan kewilayahan.
Rakorbangpus ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dan perwakilan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.