VIDEO: Tegas Perintah Prabowo Tunjuk Raja Juli dan Bahlil, Larang Keras Keluarkan Izin Tambang & Hutan!

Prabowo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/1).

Satgas ini untuk percepatan penyelesaian permasalahan tata kelola lahan dan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan.

Prabowo mengancam akan mencabut izin perusahaan yang melanggar. Apalagi jika yang dilanggar oleh perusahaan itu adalah hutan lindung.

Prabowo mengancam akan mencabut izin perusahaan yang melanggar. Apalagi jika yang dilanggar oleh perusahaan itu adalah hutan lindung.

Menurutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menunjuk mantan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.

Raja Juli mengaku sudah berulang kali mengingatkan seluruh perusahaan tersebut.

Raja Juli mengatakan, Prabowo meminta agar semua program kehutanan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat evaluasi jelang 100 Hari kerja di kabinet pemerintahannya. Sejumlah pesan penting disampaikan Prabowo.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni akan mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Presiden Prabowo juga menyarankan semua kepala daerah berpegangan pada Pasal 33 UUD 1945.

Dalam rapat terbatas tersebut, ada dua perintah Prabowo kepada jajaran kabinetnya tersebut.

Pengembalian lahan tersebut setelah didadapati 1.177.194,34 hektare lahan yang dikuasai secara ilegal oleh perorangan, perusahaan, maupun kooporasi