UNS dan Komnas HAM Perkuat Riset HAM, Integrasikan Nilai Kemanusiaan dalam Pendidikan
Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Komnas HAM teken kerja sama strategis, membuka peluang pengembangan Riset HAM serta penguatan nilai kemanusiaan dalam kurikulum pendidikan. Simak detailnya!
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Komisi Nasional (Komnas) HAM telah resmi menjalin kerja sama strategis yang membuka peluang signifikan bagi pengembangan riset berbasis hak asasi manusia (HAM). Penandatanganan dokumen kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat komitmen kedua belah pihak terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Prosesi penandatanganan dilakukan oleh Rektor UNS, Prof. Hartono, bersama Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, pada Kamis (19/2) di Ruang Sidang 4 Gedung dr. Prakosa UNS, Solo, Jawa Tengah. Inisiatif ini menandai babak baru kolaborasi yang telah terjalin sejak tahun 2018, dengan fokus pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kerja sama ini secara spesifik bertujuan untuk memperkuat sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama melalui integrasi nilai-nilai HAM dalam bidang pendidikan. Hal ini diharapkan dapat mencetak generasi bangsa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan komitmen kuat terhadap keadilan.
Komitmen UNS dalam Penegakan HAM
Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), UNS memikul tanggung jawab moral, akademik, dan institusional yang besar dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Kampus ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai wadah pembentukan karakter generasi yang menghargai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman.
UNS telah memiliki berbagai pusat studi yang secara khusus berfokus pada isu konstitusi dan HAM, termasuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan HAM (P3KHAM) serta Pusat Studi Disabilitas. Keberadaan pusat-pusat studi ini menjadi fondasi kuat bagi pengembangan Riset HAM dan advokasi di lingkungan akademik.
Penandatanganan kerja sama dengan Komnas HAM ini diharapkan semakin memperkuat kapasitas kelembagaan pusat-pusat studi tersebut serta memperluas jejaring kolaborasi nasional.
Sinergi Strategis dengan Komnas HAM
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menekankan bahwa kerja sama ini lebih dari sekadar dokumen administratif. Ia berharap kolaborasi ini menjadi komitmen nyata untuk memperkuat perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia.
Salah satu fokus utama dari kerja sama ini adalah penguatan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di UNS. Nilai-nilai HAM akan diintegrasikan secara lintas disiplin, mencakup bidang ekonomi, teknik, kedokteran, sosial humaniora, serta sains dan teknologi.
Rektor UNS, Prof. Hartono, menegaskan bahwa penguatan nilai HAM merupakan investasi jangka panjang bagi perguruan tinggi. Melalui integrasi ini, lulusan UNS diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta komitmen yang kuat terhadap keadilan dan kemanusiaan.
Pengembangan Riset dan Pendidikan Berbasis HAM
Kerja sama antara UNS dan Komnas HAM ini membuka peluang luas untuk pengembangan Riset HAM yang lebih mendalam dan komprehensif. Kajian kebijakan publik, hak kelompok rentan, hak disabilitas, serta isu lingkungan hidup menjadi beberapa area riset yang akan menjadi prioritas.
Selain itu, perjanjian kerja sama juga melibatkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS. Peran FKIP sangat krusial dalam mencetak pendidik yang akan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada generasi penerus bangsa, memastikan pemahaman HAM tertanam sejak dini.
Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan, diselenggarakan pula workshop bertema "Integrasi Isu HAM" dalam MKWK di UNS. Forum strategis ini menjadi wadah bagi para dosen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan implementasi nilai-nilai HAM secara kontekstual dalam proses pembelajaran, memastikan relevansi dan efektivitasnya.
Sumber: AntaraNews