Ulama Lebak Serukan Damai Timur Tengah Permanen, Desak Indonesia Pegang Politik Nonblok
Ulama kharismatik Lebak, KH Hasan Basri, menyerukan **damai Timur Tengah permanen** demi kemaslahatan dunia, sekaligus mendesak Indonesia tetap berpegang pada politik nonblok di tengah dinamika geopolitik kawasan.
Ulama kharismatik Kabupaten Lebak, Banten, KH Hasan Basri, menyuarakan harapan mendalam agar konflik di Timur Tengah dapat segera berakhir secara permanen. Seruan ini disampaikan demi terciptanya kemaslahatan bagi seluruh bangsa di dunia yang mendambakan kedamaian. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan persnya di Lebak pada Ahad, 26 April.
KH Hasan Basri juga mengutuk keras tindakan Israel dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dituding melakukan pembunuhan terhadap warga Iran dan Palestina. Ia menyoroti agresi militer yang telah menyebabkan ribuan korban jiwa, termasuk anak-anak dan kaum wanita. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Ciheulang Rangkasbitung ini menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan suku dan bangsa.
Lebih lanjut, ulama tersebut mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran berat yang dilakukan militer Israel dan AS. Ia juga berharap agar Pemerintah Indonesia tetap konsisten dengan politik nonbloknya. Hal ini disampaikan di tengah dinamika geopolitik kawasan yang semakin memanas, khususnya terkait isu Dewan Perdamaian (BoP) bentukan Donald Trump.
Seruan Damai dan Kecaman Terhadap Kekerasan
KH Hasan Basri menegaskan bahwa perdamaian di Timur Tengah adalah sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan. Menurutnya, Allah SWT menciptakan manusia dengan beragam perbedaan suku, bangsa, dan bahasa, namun semua harus bersatu tanpa konflik. Konflik berkepanjangan hanya akan membawa penderitaan dan kehancuran bagi banyak pihak, terutama masyarakat sipil yang tidak bersalah.
Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Ciheulang Rangkasbitung ini secara terang-terangan mengutuk Israel dan Presiden AS Donald Trump atas kejahatan kemanusiaan. Ia menyebutkan agresi militer terhadap Iran sejak 28 Februari yang menyebabkan gencatan senjata rapuh, serta pembunuhan di Palestina. Korban-korban tersebut termasuk anak-anak dan kaum wanita yang tak berdosa.
KH Hasan Basri mengungkapkan keprihatinannya atas serangan yang menargetkan sekolah, permukiman penduduk, rumah sakit, dan tempat tinggal. Ribuan anak dan wanita dilaporkan meninggal dunia akibat dihujani bom dalam agresi tersebut. Ia menilai tindakan ini sebagai pembunuhan yang sangat kejam dan tidak bisa dibenarkan.
Desakan untuk PBB dan Pengadilan Kejahatan Perang
Ulama berpengaruh dari Banten ini mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera turun tangan dan bertindak tegas. Menurutnya, militer Israel dan AS sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat dalam agresi militernya terhadap Iran. PBB memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sehingga perannya sangat krusial dalam situasi ini.
Dalam kasus Gaza, KH Hasan Basri menyoroti tindakan Israel yang disebutnya sebagai genosida, dengan membunuh puluhan ribu warga Palestina. Korban mencakup perempuan, orang tua, maupun anak-anak. Ia menyatakan bahwa tindakan rezim Zionis tersebut layak disebut sebagai kejahatan perang yang harus dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, KH Hasan Basri berpendapat bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu layak diadili sebagai penjahat perang. Selain itu, Presiden AS Donald Trump yang berkoalisi dengan Israel juga dituding melakukan pembunuhan terhadap warga Iran dengan menjatuhkan bom di sejumlah daerah. Ia berharap perang segera diakhiri dan dihentikan.
Politik Nonblok Indonesia dan Dewan Perdamaian
Terkait dengan kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP), KH Hasan Basri berharap Indonesia tidak bergabung dalam dewan bentukan Presiden Donald Trump tersebut. Permintaan ini sejalan dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga menolak keterlibatan Indonesia.
Alasan penolakan ini adalah karena AS dan Israel, yang berada di BoP, telah melakukan pelanggaran berat dalam konflik tersebut. Bergabung dengan dewan tersebut dikhawatirkan akan mengkompromikan posisi netral Indonesia di mata dunia.
KH Hasan Basri berharap Pemerintah Republik Indonesia tetap memainkan politik nonbloknya dalam menyikapi kondisi geopolitik di Timur Tengah. Politik nonblok adalah prinsip dasar yang telah lama dipegang Indonesia untuk tidak memihak blok kekuatan manapun, menjaga kemandirian dalam kebijakan luar negeri.
Sumber: AntaraNews