Tito Karnavian Tekankan Dua Mesin Penggerak untuk Majukan Ekonomi Daerah

Tito menegaskan, ia sepakat dengan arahan Menkeu bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin (22/9), untuk membahas sinkronisasi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam rapat hampir satu jam itu, kedua menteri menekankan pentingnya menggerakkan dua mesin utama pertumbuhan, yakni sektor pemerintah dan swasta.

Tito menegaskan, ia sepakat dengan arahan Menkeu bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, melainkan juga harus ditopang peran pemerintah daerah (Pemda) dan sektor swasta. Menurutnya, Kemendagri telah memantau kinerja ekonomi daerah melalui rapat rutin bulanan yang khusus membahas realisasi pendapatan dan belanja daerah.

"Kami memiliki Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dapat memantau pendapatan dan belanja secara real time. Setiap bulan kami umumkan data tersebut agar daerah lebih kompetitif. Harapannya, yang rendah menjadi malu, yang tinggi kami berikan reward. Bahkan kami siarkan langsung di YouTube agar transparan,” jelas Tito.

Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya percepatan belanja daerah untuk mendorong uang beredar di masyarakat.

“Mesin pemerintah ini bukan hanya pusat, tetapi juga daerah. Itu tanggung jawab utama Mendagri. Awal bulan depan, Menkeu juga akan hadir dalam rapat koordinasi terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat, belanja daerah justru melambat, terutama pada pos belanja pegawai (-1,5%), belanja barang dan jasa (-10,6%), serta belanja modal (-32,6%) dibandingkan 2024.

Menurut Suahasil, perlambatan ini salah satunya dipengaruhi pergantian kepala daerah serta kebijakan pencadangan melalui Inpres No.1/2025. Akibatnya, dana Pemda yang mengendap di perbankan per Agustus 2025 mencapai Rp233,11 triliun, lebih tinggi dibanding Rp192,57 triliun tahun lalu.

“Kami berharap Pemda mempercepat belanja pada tiga bulan terakhir agar APBD benar-benar menjadi stimulus ekonomi daerah bersama APBN,” katanya.