Terkesan tertutup, pemilihan calon Ketua MA menuai kritik

2017-02-13 17:15:44

mahkamah agung

Koalisi Pemantau Peradilan yang beranggotakan dari berbagai lembaga bantuan hukum mengkritisi pemilihan Ketua Mahkamah Agung (MA) yang berlangsung esok hari, Selasa (14/2). Menurutnya, pemilihan Ketua MA yang baru terkesan tertutup.

"Pemilihan Ketua MA merupakan salah satu bagian yang penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak warga negara dan keberlanjutan reformasi peradilan. Sayangnya, informasi mengenai pergantian itu terkesan tertutup dan dilakukan secara diam-diam," jelas anggota Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter saat berada di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/2).

Menurutnya, merujuk pada Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, pemilihan Ketua Mahkamah Agung ini dilakukan secara internal oleh para hakim agung. Selanjutnya proses pemilihan harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah hakim agung.

"Namun demikian, bukan berarti dalam proses pemilihan tersebut dilakukan secara tertutup tanpa adanya pengawasan dari publik," tegasnya.

Lalola menilai, partisipasi pengawasan publik atau media massa diperlukan sebagai pengawas independen. Hal ini bertujuan untuk menghindari masuknya kepentingan dari individu maupun kelompok tertentu.

"Merujuk pada data-data yang ada, dalam lima tahun belakangan, wajah peradilan di Indonesia tidak banyak berubah, malah cenderung memburuk. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya hakim atau pegawai MA, maupun mafia peradilan, yang tertangkap oleh penegak hukum dan terjerat dalam permasalahan etik," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, pemilihan Ketua MA yang berlangsung nanti merupakan langkah awal dalam melakukan pembenahan di dunia peradilan.

"Pemilihan Ketua MA nanti menjadi langkah awal yang menentukan apakah agenda pembenahan peradilan akan berjalan sukses atau tidak di kepemimpinan ketua MA selanjutnya," tutup Lalola.

(mdk/msh)