Follow
Pemerintah ingin usia pensiun hakim agung antara 65-70 tahun
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah ingin ada jalan tengah terkait usia pensiun hakim agung yang kini sedang diperdebatkan dalam RUU Jabatan Hakim yang dibahas Komisi III DPR.
Berbicara sebelum rapat Pansus RUU Pemilu, Senin (13/2), Yasonna mengatakan bahwa DPR menginginkan usia pensiun hakim adalah 65 tahun. Sementara UU saat ini mengatur usianya adalah 70 tahun.
"Kita sudah mengoordinasikan dengan teman-teman di pemerintah. Prinsipnya ada pengurangan. Tapi tidak seekstrim DPR. Ya sedikit di atas 65, antara 66-67. Di situ kita lihat nanti pergeserannya," kata Yasonna Laoly.
Dia juga mengakui bahwa sikap pemerintah itu sudah dikomunikasikan secara informal kepada sejumlah pimpinan di DPR.
Yang jelas, kata dia, pemerintah berkomitmen membahas RUU itu dengan DPR dalam kerangkareformasi, penguatan sistem pengadilan, dan penguatan peran hakim.
"Kita akan kaji lebih dalam lagi untuk peningkatan kualitas pengadilan," tandasnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kubu Dito menyebut majelis hakim sudah menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo mengatakan lembaga yang dipimpinnya segera membahas kepastian keterlibatan Hakim Arsul Sani di dalam PHPU atau sengketa Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Majelis Hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Panji Gumilang bakal dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
SYL dan penasihat hukumnya mengajukan permohonan pemindahan rutan dengan empat pokok alasan.
Baca Selengkapnya
Hakim berpandangan sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.
Baca Selengkapnya
AHY menyebut isu kecurangan memang selalu ada usai pelaksanaan Pemilu.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnya
Sidang kemudian bakal kembali digulir dengan agenda yang sama pada pekan depan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca Selengkapnya