Tahukah Anda? Indonesia Bisa Jadi Kunci Reformasi DK PBB untuk Atasi Krisis Gaza

Mengapa Reformasi DK PBB Penting untuk Gaza?

Krisis di Gaza dan kawasan Timur Tengah telah menjadi isu global yang berkepanjangan, dengan Israel sering kali disebut sebagai sumber masalah utama. Meskipun komunitas internasional berulang kali berupaya mencari solusi damai, kemajuan sering terhambat oleh dinamika di DK PBB. Prof. Rezasyah menyoroti bahwa hak veto, terutama dari Amerika Serikat, kerap menggagalkan upaya-upaya resolusi damai yang diajukan.

"Jadi, walaupun dunia mengupayakan perdamaian di Timur Tengah, yang tidak hanya melibatkan Israel dan Palestina, tetapi juga negara-negara lain, tapi kelihatan bahwa Israel ini adalah sumber masalah. Israel dan Amerika adalah sumber masalah bagi tercapainya perdamaian abadi di Timur Tengah," kata Rezasyah. Kondisi ini membuat DK PBB, yang seharusnya menjadi garda terdepan perdamaian, kehilangan efektivitasnya.

Dorongan untuk Reformasi DK PBB menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Dengan struktur yang lebih adil dan mekanisme veto yang lebih ketat, diharapkan DK PBB dapat bertindak lebih tegas dan imparsial dalam menangani konflik. Ini akan membuka jalan bagi resolusi yang lebih kuat dan mengikat, yang pada akhirnya dapat membawa perdamaian abadi di Gaza dan sekitarnya.

Usulan Penguatan Komposisi dan Mekanisme Veto

Dalam upaya mendorong Reformasi DK PBB, Indonesia dapat mengusulkan penguatan komposisi dewan. Salah satu caranya adalah dengan menambahkan 10 anggota baru yang dipilih secara demokratis oleh Majelis Umum PBB. Anggota baru ini juga harus mendapatkan dukungan dari setidaknya setengah anggota tetap DK PBB saat ini.

Kriteria pemilihan 10 anggota baru DK PBB ini mencakup beberapa aspek penting:

• Memiliki penduduk terbesar di dunia.
• Memiliki luas wilayah terbesar di dunia.
• Mewakili peradaban dunia.
• Memiliki peran aktif dalam perdamaian dunia.
• Negara yang tumbuh secara demokratis dan terlibat dalam pembangunan dunia.

Setelah bergabung, anggota baru ini mungkin hanya akan memiliki setengah hak suara atau veto selama lima tahun pertama keanggotaan mereka. Namun, dengan penambahan anggota ini, mekanisme veto diharapkan dapat menjadi lebih ketat. Hak veto satu anggota tertentu dapat digagalkan jika tidak didukung oleh setidaknya delapan veto atau mayoritas suara anggota lainnya. "Jadi, kan anggotanya ada tambahan sepuluh. Tapi suara mereka setengah kan. Jadi kalaupun mereka bersatu, suara mereka lima. Lima suara baru dan lima suara lama. Tapi dari sepuluh veto tersebut, hanya Amerika Serikat yang ngaco kan. Jadi, dengan cara ini, pelan-pelan kita menarik Inggris dan Prancis untuk menjadi pemilik veto yang bertanggung jawab," jelas Rezasyah.

Peran Sekjen PBB dan Harapan Perdamaian

Selain Reformasi DK PBB, Prof. Rezasyah juga menekankan pentingnya penguatan kewenangan Sekretaris Jenderal PBB. Saat ini, Sekjen PBB seringkali hanya dapat memberikan imbauan dalam situasi krisis. Namun, dengan kewenangan yang lebih besar, Sekjen PBB diharapkan mampu menggerakkan pasukan keamanan dan pasukan perdamaian PBB secara lebih mandiri.

Penguatan ini bisa dilakukan "sepanjang dapat dukungan mutlak dari Majelis Umum PBB, ataupun setengah dari anggota tetap DK PBB," demikian katanya. Dengan demikian, Sekjen PBB tidak lagi hanya berfungsi sebagai juru bicara, melainkan sebagai aktor yang memiliki kekuatan riil untuk bertindak dalam menjaga perdamaian dan keamanan global.

Melalui Reformasi DK PBB dan penguatan peran Sekjen PBB, Rezasyah berharap penyelesaian damai untuk isu Palestina dan solusi dua negara antara Palestina dan Israel dapat benar-benar tercapai. Langkah-langkah ini dianggap krusial untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan stabil, di mana konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan implementasi resolusi yang efektif.

Sumber: AntaraNews