Tahukah Anda? Forkabi Punya 190 Ribu Anggota, Deklarasikan 'Jaga Kampung' untuk Jakarta Aman

Kecaman Terhadap Aksi Anarkis dan Peran Forkabi

Abdul Ghoni, Ketua Umum DPP Forkabi, menyatakan kekecewaan mendalam atas aksi anarkis yang merusak sejumlah fasilitas publik di Jakarta. Menurutnya, kerusuhan masif seperti yang terjadi dua minggu lalu tidak boleh terulang kembali di Ibu Kota. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat.

Ghoni meyakini bahwa dalang di balik aksi anarkis tersebut bukan berasal dari warga Jakarta. "Bukan. Karena orang Jakarta itu uangnya dipakai untuk APBD. Pasti orang lain, orang luar, bukan orang Jakarta," ujarnya. Ia menekankan bahwa fasilitas yang rusak dibangun dari pajak warga Jakarta, sehingga perusakan itu merugikan semua.

Dengan kekuatan lebih dari 190 ribu anggota Forkabi di Jabodetabek, organisasi ini siap siaga. "Kalau terjadi lagi, Forkabi ambil bagian dalam pengamanan Jakarta," tegas Ghoni, menunjukkan keseriusan organisasinya dalam menjaga stabilitas. Komitmen ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada warga Jakarta.

Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang berencana mengganggu stabilitas Jakarta. Forkabi menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan kota, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Mereka tidak akan membiarkan Ibu Kota dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab.

Kolaborasi "Jaga Kampung" dan Pengawasan Wilayah

Sesuai instruksi Gubernur Pramono Anung, Forkabi berkomitmen penuh untuk bekerjasama dengan pemangku kebijakan di tingkat wilayah. Kolaborasi ini akan diwujudkan melalui pengaktifan kembali Sistem Keamanan Keliling (Siskamling) di berbagai lingkungan. Program Siskamling diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

Abdul Ghoni menjelaskan bahwa Forkabi akan berkolaborasi erat dengan kelurahan, kecamatan, dan wali kota setempat. "Tentu ini tidak bisa, tidak bisa sendiri atau Forkabi saja, tetapi harus berkolaborasi," katanya. Sinergi ini penting untuk menciptakan sistem keamanan yang terintegrasi dan efektif.

Dengan sinergi yang kuat, Ghoni yakin akan lebih mudah mendeteksi potensi penyusup penyebab aksi anarkis. Ia juga menegaskan bahwa warga Betawi memiliki hak untuk menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa, namun tanpa merusak. "Walaupun saya tinggal di Cipete, kemarin ada pos polisi yang di Antasari dibakar. Kita tanya sama Pak RT-nya, sama masyarakat situ, enggak ada yang tahu yang bakar siapa," ungkapnya.

Forkabi juga mendesak pemerintah untuk memperketat konsolidasi dan pengawasan di wilayah-wilayah penyangga Jakarta. Hal ini penting untuk mengantisipasi masuknya pihak-pihak yang berpotensi memicu kerusuhan dari daerah luar seperti Bekasi atau Tangerang. Pengawasan ketat diperlukan untuk menjaga keamanan Ibu Kota.

Komitmen Warga Betawi Menjaga Jakarta

Sekretaris Jenderal DPP Forkabi, Syarif Hidayatullah, menambahkan bahwa deklarasi ini adalah pengingat bagi seluruh warga Betawi dan Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjaga keamanan wilayah masing-masing sebagai sebuah kewajiban bersama. Tanggung jawab ini harus diemban oleh setiap individu.

"Bahwa menjaga kampung, termasuk Jakarta, itu adalah sesuatu hal yang wajib untuk kita lakukan," kata Syarif. Ia menegaskan bahwa setiap warga memiliki tanggung jawab terhadap keberadaan dan keamanan negara. Keamanan adalah fondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan.

Menurut Syarif, warga Betawi tidak memiliki "kampung lain" untuk kembali selain Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, menjaga keamanan Ibu Kota menjadi prioritas utama bagi mereka. Rasa kepemilikan ini mendorong mereka untuk bertindak proaktif.

"Karena menurut saya, orang Betawi kan enggak punya kampung untuk kembali ya. Kita punya kampung hanya di sini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?," pungkasnya, menggarisbawahi urgensi peran aktif warga Betawi. Mereka siap menjadi garda terdepan dalam melindungi tanah kelahiran mereka.

Sumber: AntaraNews