Strategi 4K BI Kaltim Terbukti Efektif Kendalikan Inflasi di Tengah Tiga Hari Besar Keagamaan
Bank Indonesia Kalimantan Timur (BI Kaltim) berhasil mengendalikan inflasi di wilayahnya melalui implementasi strategi 4K yang terbukti efektif, bahkan di tengah tekanan tiga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Maret 2026.
Bank Indonesia Kalimantan Timur (BI Kaltim) melaporkan bahwa strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) terbukti efektif dalam mengendalikan laju inflasi di wilayah tersebut. Keberhasilan ini terlihat jelas pada Maret 2026, ketika inflasi Kaltim tetap terkendali meskipun bertepatan dengan tiga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Tiga HBKN yang jatuh pada Maret 2026 meliputi Ramadhan, Nyepi, dan Idul Fitri, yang secara historis seringkali memicu kenaikan harga. Namun, berkat implementasi strategi 4K, Kaltim hanya mencatat inflasi bulanan sebesar 0,72 persen pada bulan tersebut, menunjukkan ketahanan terhadap tekanan harga yang meningkat.
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Kaltim, Jajang Hermawan, menegaskan bahwa langkah pengendalian inflasi melalui strategi 4K ini diperkuat oleh sinergi solid antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi regional.
Implementasi Strategi 4K dan Peran TPID Kaltim
Dalam memastikan keterjangkauan harga, TPID Kaltim secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan selama Maret 2026. Tercatat ada 83 kegiatan gerakan pangan murah, operasi pasar, dan inisiatif serupa yang digelar di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Ini merupakan upaya konkret untuk menstabilkan harga komoditas pangan esensial bagi masyarakat.
Sebanyak 83 kegiatan tersebut tersebar di beberapa daerah, dengan Kota Samarinda menyelenggarakan 33 kali, Kabupaten Kutai Kartanegara 16 kali, Kabupaten Kutai Barat 14 kali, Kota Bontang 8 kali, Kabupaten Mahakam Ulu 6 kali, dan Kabupaten Berau 6 kali gerakan pangan murah. Distribusi kegiatan ini menunjukkan cakupan yang luas dalam menjaga daya beli masyarakat di seluruh provinsi.
Aspek komunikasi efektif juga menjadi fokus utama, di mana TPID terus memperkuat koordinasi melalui rapat rutin dan pelaksanaan rapat tingkat tinggi. Langkah ini bertujuan untuk menguatkan respons pengendalian harga, khususnya selama periode HBKN yang rentan terhadap gejolak inflasi. Sinergi yang erat antarlembaga menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan ekonomi.
Inflasi Kaltim Terkendali di Bawah Nasional
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada Maret 2026 mencatat inflasi sebesar 0,72 persen (mtm), sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,60 persen (mtm). Meskipun demikian, perkembangan ini mendorong inflasi Kaltim secara tahunan berada pada level 3,31 persen (yoy), dengan inflasi tahun berjalan 1,37 persen (ytd).
Jajang Hermawan juga menyoroti bahwa secara tahunan, inflasi Kaltim tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,48 persen (yoy). Ini mengindikasikan efektivitas strategi pengendalian inflasi di tingkat daerah dibandingkan dengan kondisi makroekonomi nasional. Peningkatan tekanan IHK secara umum didorong oleh meningkatnya permintaan pada periode HBKN yang memicu kenaikan harga kelompok bahan makanan.
Inflasi Kaltim pada Maret 2026 utamanya disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring meningkatnya permintaan komoditas pangan strategis pada periode Ramadhan, Idul Fitri, dan Nyepi. Kelompok ini mencatat inflasi 1,74 persen (mtm) dengan andil 0,52 persen (mtm). Selain itu, kelompok transportasi turut memberikan andil inflasi sebesar 0,88 persen (mtm) dengan andil 0,11 persen (mtm), didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan permintaan angkutan udara yang tinggi.
Proyeksi dan Komitmen Pengendalian Inflasi
Ke depan, TPID Kaltim berkomitmen untuk terus menjaga konsistensi pelaksanaan strategi 4K serta memperkuat langkah mitigasi dini. Hal ini dilakukan agar stabilitas harga di daerah tetap terjaga, daya beli masyarakat terpelihara, dan aktivitas ekonomi daerah dapat terus berjalan dengan baik. Komitmen ini disampaikan oleh Jajang Hermawan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II TPID Kaltim.
Penguatan mitigasi dini akan fokus pada identifikasi potensi risiko inflasi dan implementasi kebijakan proaktif untuk mencegah lonjakan harga. Dengan demikian, TPID Kaltim berupaya menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan daerah. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif inflasi.
Sumber: AntaraNews