Seskab Teddy Laporkan Progres Positif, 205 Ribu Rumah Subsidi Sudah Terbangun

Teddy mengatakan Presiden Prabowo juga meminta agar seluruh kebijakan di sektor perumahan terus dijalankan secara pro rakyat.

Pemerintah mencatat progres positif dalam program rumah subsidi. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, hingga kini sebanyak 205.000 unit rumah subsidi telah terealisasi dari total target 350.000 unit tahun ini.

Hal ini disampaikan Teddy saat mengungkap isi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 28 Oktober 2025.

"Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP melaporkan sejumlah capaian strategis kementeriannya bahwa serapan anggaran hingga saat ini telah mencapai 70 persen, sementara realisasi rumah subsidi telah menembus 205 ribu unit dari total kuota 350 ribu unit," kata Teddy melalui akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (29/10).

Teddy mengatakan Presiden Prabowo juga meminta agar seluruh kebijakan di sektor perumahan terus dijalankan secara pro rakyat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam pertemuan itu, Prabowo turut menunjuk Maruarar Sirait sebagai Ketua Panitia Natal Nasional Tahun 2025.

"Selain itu, Presiden juga menunjuk Menteri Perumahan sebagai Ketua Panitia Natal Nasional Tahun 2025, sebagai bentuk kepercayaan untuk memimpin perayaan yang menumbuhkan semangat persatuan, toleransi, dan kebersamaan antarumat beragama di Indonesia," kata Teddy.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mendorong adanya pemutihan BI checking bagi masyarakat yang ingin mengikuti program perumahan subsidi. Hal ini disampaikan Maruarar saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem Perumahan di Karawang.

"Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi karena BI checking," ujar Maruarar dikutip dari Antara, Selasa (28/10).

Ia menambahkan, banyak warga berpenghasilan rendah yang sebenarnya layak mendapatkan rumah subsidi, namun terhambat karena riwayat kredit di sistem BI.

Maruarar mengaku prihatin dan menilai perlu ada kebijakan pemutihan BI checking agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa ikut program tersebut. "Kita ingin mereka punya kesempatan memiliki rumah layak," ujarnya.