Seperti Malaysia, Emil Ingin Pusat Pemerintahan dan Ibu Kota Jabar Terpisah

Dia menjelaskan, pemindahan pusat pemerintah bukan tanpa alasan. Wacana ini merupakan amanat dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat.

2019-09-09 22:05:00

Ridwan Kamil

Gubernur Ridwan Kamil mengatakan kajian pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, berlangsung hingga enam bulan ke depan. Dia menampik jika Kota Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat akan diganti dengan daerah lain.

Lelaki yang akrab disapa Emil itu mengungkapkan, kemungkinan Jawa Barat seperti Malaysia. Di mana pusat pemerintahan Malaysia berada di Putrajaya, sementara ibu kota berada di Kuala Lumpur.

Menurutnya kajian pemindahan pusat pemerintahan ini baru akan dimulai enam bulan ke depan. Setelah rampung, pihaknya akan memutuskan apakah rencana ini dilanjutkan atau tidak.

"Bisa seperti Malaysia. Pusat pemerintahannya di Putrajaya. Tapi ibu kotanya di Kuala Lumpur," katanya di Balai Kota Bogor, Senin (9/9).

Dia menjelaskan, pemindahan pusat pemerintah bukan tanpa alasan. Wacana ini merupakan amanat dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat.

Dalam perda itu, kata Emil, memerintahkan Pemprov Jawa Barat melakukan kajian kota baru dimana saja, termasuk kajian pusat pemerintahan.

"RTRW Jabar memerintahkan melakukan kajian kota baru dimana saja, transportasi dimana saja, termasuk kajian pusat pemerintahan. Kajiannya baru dimulai enam bulan ke depan," tegasnya.

Dalam kajian itu, bagi yang setuju akan disampaikan ke tim pengkaji, begitu pun yang tidak setuju. "Nanti hasilnya bisa iya bisa tidak (pindah) tergantung kesepakatan selanjutnya," ungkapnya.

Dia juga menegaskan jika pemindahan pusat pemerintahan ini bukan meniru wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Bukan meniru. Jadi ini karena Perda RTRW itu kebetulan diketuk palu berbarengan dengan wacana pemindahan ibu kota negara. Bukan meniru. Karena bareng saja ketuk palunya," tutupnya.

(mdk/fik)