Saat Ketua MPR Terusik Preman Berkedok Ormas

Muzani menilai perlu ada penertiban bagi kelompok maupun ormas yang menganggu ketertiban.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani terusik dengan fenomena organisasi masyarakat yang belakangan dianggap menimbulkan masalah. Muzani mengakui, terkadang ormas memang menjadi masalah di dunia usaha.

"Iya, saya kira fenomena ini agak mengusik karena dengan cap dan stempel apapun ormas itu kadang-kadang menjadi problem bagi kegiatan dunia usaha," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5).

Atas hal ini, Muzani menilai perlu ada penertiban bagi kelompok maupun ormas yang menganggu ketertiban. Sebab, dia ingin investasi dan dunia usaha bisa maju dan lancar.

"Karena itu saya kira sebelum nggladrah (berkeliaran) semuanya mungkin pemerintah ada baiknya untuk melakukan penertiban dan penataan ulang terhadap hal tersebut," ujarnya.

Muzani belum tahu pasti apa kebijakan politik dari Presiden Prabowo Subianto mengenai ormas-ormas ini. Pada intinya, pemerintah pasti menginginkan sektor dunia usaha dan investasi bisa tenang.

"Ya saya kira, mungkin kementerian dalam negeri sama kementerian terkait bisa mendiskusikan bagaimana caranya," pungkas Sekjen Gerindra ini.

Terbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pendudukan ilegal lahan negara seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Tangerang Selatan.

Plt. Kepala Biro Hukum BMKG, Akhmad Taufan Maulana menyatakan, laporan dilayangkan karena aksi pendudukan tanpa izin tersebut telah menghambat pembangunan Gedung Arsip BMKG sejak November 2023.

“BMKG memohon bantuan pengamanan dan penertiban karena pendudukan itu telah menghambat pembangunan Gedung Arsip BMKG sejak November 2023,” ujar Taufan, Selasa (20/5).

Lebih jauh, BMKG menyebut ormas tersebut bahkan sempat menuntut ganti rugi senilai Rp5 miliar dengan dalih anggotanya merupakan ahli waris tanah.