Raker dilanjutkan, DPR desak menkes ungkap RS penyedia vaksin palsu

Rapat sebenarnya sudah dilakukan sejak kemarin, tapi buntu karena Menkes tak mau sebutkan RS penyedia vaksin palsu.

2016-07-14 14:24:57

Vaksin palsu

Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek kembali melanjutkan rapat kerja yang salah satu fokusnya terkait peredaran vaksin palsu. Berbeda dengan kemarin, rapat kali ini juga dihadiri Bareskrim, PT Bio Farma, IDAI dan satgas penanggulangan vaksin palsu.

Anggota Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan rapat ini akan fokus pada enam poin terkait penyebaran dan penanggulangan vaksin palsu.

"Ada 6 poin pokok yang perlu dijawab oleh pemerintah, khususnya kementerian kesehatan terkait vaksin palsu ini," katanya saat ditemui sebelum raker di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).

Enam poin yang dimaksud antara lain, meminta pemerintah menjelaskan isi kandungan vaksin palsu dan membuka secara transparan nama-nama fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memakai vaksin palsu. Selain itu, pemerintah diharapkan juga mengungkapkan secara terbuka tentang jaringan vaksin palsu tersebut.

"Dan kita harap pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa peredaran vaksin palsu dapat dihentikan dalam waktu dekat," harapnya.

Sebenarnya, dalam raker ini akan dibahas mengenai anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2017. "Tapi masalah vaksin palsu belum berhasil diselesaikan, sehingga pembahasan anggaran Kemenkes 2017 baru akan dibahas, setelah masalah vaksin palsu tuntas," pungkasnya.

(mdk/lia)