Puan Minta Langkah Konkret Pemerintah Atasi PHK di Bali, Pekerja Harus Diselamatkan

Puan mendorong dibentuknya Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK, terutama di daerah terdampak seperti Bali dan Batam

Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian serius gelombang PHK yang terjadi di Bali. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar badai PHK tak semakin meluas di pulau Dewata.

"Gelombang PHK yang juga melanda daerah pariwisata seperti Bali menjadi bukti bahwa sektor ketenagakerjaan di Indonesia sedang rapuh. Kita berharap Pemerintah bisa segera bertindak nyata menyelamatkan para tenaga kerja kita," kata Puan, Jumat (13/6/2025).

Awal 2025, sekitar 100 pekerja hotel di Badung mengalami PHK akibat lesunya sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition). Terbaru, 70 karyawan PT Coca Cola Bottling Indonesia di Bali juga terdampak PHK karena pabrik tutup mulai 1 Juli 2025.

Menurut Puan, fenomena ini tak bisa dianggap sporadis, ini merupakan cermin nyata kerapuhan struktur ketenagakerjaan nasional. "Gelombang PHK terjadi karena sistem yang tidak siap. Ini bukan hanya soal angka, tapi menyangkut kehidupan jutaan keluarga," tegasnya.

Puan pun melihat belum ada respons konkret dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk skema pelatihan ulang (reskilling) atau dukungan wirausaha bagi korban PHK. Ia pun mendorong dibentuknya Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK, terutama di daerah terdampak seperti Bali dan Batam dan industri lainnya.

"Penting juga mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran secara selektif. Efisiensi pastinya baik, tapi tetap juga harus mendukung ekonomi kerakyatan. Sektor seperti MICE yang memiliki multiplier effect tinggi tidak bisa disamakan dengan sektor belanja birokrasi biasa," paparnya.

Puan meminta Pemerintah mengintegrasikan program Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pariwisata, untuk pelatihan digital, peralihan sektor kerja, dan penguatan UMKM berbasis pariwisata.

"Jangan biarkan narasi pertumbuhan ekonomi hanya ramai di pusat, tapi hening di daerah. Negara harus hadir, bukan hanya bicara," ujarnya.

"Pemerintah harus segera membuktikan bahwa Negara tidak hanya pandai bicara di panggung konferensi, tetapi juga tanggap dalam melindungi pekerja yang kini kehilangan pekerjaan dan sebagian juga kehilangan harapan," tutup Puan.