Puan Maharani Sebut PDIP Penyeimbang Pemerintahan, Kritik jika Kebijakan Tak Pro Rakyat

Terkait pengganti Sekjen PDIP setelah Hasto Kristiyanto lengser, Puan menyebut akan ada kejutan nama dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan sikap partainya sebagai partai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Puan menyatakan, dalam pemerintahan presidensial, tidak mengenal koalisi ataupun oposisi, yang ada hanya di dalam atau di luar pemerintahan.

"Jadi artinya posisi penyeimbang, kami mendukung semua kebijakan Presiden Prabowo yang untuk kepentingan rakyat, namun akan bersuara lantang jika program itu tidak untuk rakyat banyak," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Puan juga mengatakan bahwa PDIP tidak mengirim perwakilan ke kabinet, namun tetap bersikap kritis agar pemerintahan berjalan baik. "Jika program tidak sesuai, kami akan meluruskan agar tidak belok-belok dan tetap untuk seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Terkait pengganti Sekjen PDIP setelah Hasto Kristiyanto lengser, Puan menyebut akan ada kejutan nama dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Pasti akan ada kejutan, ya. Kita tunggu saja kejutannya," ucapnya.

Menanggapi isu tiga kader PDIP akan pindah ke PSI, Puan tak mempermasalahkan dan mempersilakan tiga kader partainya untuk mundur dari PDIP, jika tidak lagi berkeinginan berjuang dengan partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Kalau kemudian seseorang, atau 3 orang atau berapa orang, sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI perjuangan, monggo saja," tegas Puan.