Proyek USB SMAN 1 Kutawaringin Rp1,3 Miliar Amblas, DPRD Jabar Tolak Anggaran Perbaikan
Proyek Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Kutawaringin di Kabupaten Bandung senilai Rp1,3 miliar rusak sebelum dipakai. DPRD Jawa Barat menolak perbaikan menggunakan APBD dan menuntut pertanggungjawaban vendor.
Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan kerusakan parah pada proyek Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Kutawaringin di Kabupaten Bandung. Bangunan senilai Rp1,3 miliar ini amblas sebelum sempat digunakan oleh siswa. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius mengenai kualitas infrastruktur pendidikan.
Proyek yang direalisasikan pada tahun anggaran 2024 tersebut kini terbengkalai akibat kerusakan struktur tanah yang signifikan. Padahal, belum ada satu pun siswa yang merasakan manfaat dari fasilitas pendidikan modern ini. Temuan ini menjadi sorotan tajam dari pihak legislatif.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, menegaskan penolakan usulan penggunaan dana APBD untuk perbaikan. Legislatif menuntut pertanggungjawaban penuh dari penyedia jasa atau vendor terkait kerusakan yang terjadi. Ini bukan beban negara melalui anggaran baru.
Kerusakan Struktur Tanah Ancam Keselamatan
Humaira Zahrotun Noor menyoroti kontradiksi antara besarnya anggaran yang telah dikucurkan dengan kualitas bangunan yang kini justru mengancam keselamatan. Bangunan yang seharusnya menjadi tempat belajar aman ini kini menimbulkan risiko serius. Kondisi amblasnya tanah menunjukkan perencanaan yang kurang matang.
Meskipun masa garansi dari vendor secara administratif telah berakhir, pihak legislatif tetap menuntut pertanggungjawaban moral dan profesionalitas kontraktor. Kerusakan pada USB SMAN 1 Kutawaringin ini terjadi sebelum bangunan difungsikan. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pelaksanaan proyek.
"Walaupun masa garansi vendor telah berakhir, tanggung jawab tetap berada pada pihak vendor karena bangunan sekolah ini belum digunakan sama sekali oleh masyarakat maupun penerima manfaat," ujar Humaira. Pernyataan ini menegaskan posisi DPRD Jawa Barat. Mereka tidak akan berkompromi pada kualitas pembangunan fasilitas publik.
DPRD Jabar Perketat Pengawasan Proyek USB Lainnya
Komisi V meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khususnya Kepala Bidang SMA, untuk melakukan koordinasi agresif dengan pihak vendor guna mencari solusi teknis tanpa menyentuh pundi-pundi APBD. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah tanpa membebani keuangan daerah.
Persoalan struktur tanah di SMAN 1 Kutawaringin ini dinilai akan menjadi preseden buruk bagi perencanaan infrastruktur pendidikan di Jawa Barat. Kejadian ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
DPRD memastikan akan memperketat pengawasan terhadap pembangunan USB lainnya, terutama di wilayah Kabupaten Bandung. Wilayah ini memiliki karakteristik geologis yang dinamis dan memerlukan perhatian khusus. Pengawasan ini dilakukan guna memastikan target pemenuhan fasilitas pendidikan.
Langkah pengawasan ini tidak hanya sekadar mengejar serapan anggaran, namun juga benar-benar menghasilkan bangunan yang aman dan nyaman. Tujuannya adalah untuk masa depan siswa di Jawa Barat. Kualitas dan keamanan bangunan menjadi prioritas utama bagi pihak legislatif.
Sumber: AntaraNews