Pramono Tegaskan Aktivitas Nelayan Cilincing Aman dari Dampak Tanggul Beton

Pemprov memastikan bahwa proyek tersebut tidak akan mengganggu mata pencaharian warga setempat, khususnya para nelayan tradisional.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan aktivitas nelayan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, di tengah sorotan publik terkait pembangunan tanggul laut yang tengah viral di media sosial.

Pemprov memastikan bahwa proyek tersebut tidak akan mengganggu mata pencaharian warga setempat, khususnya para nelayan tradisional.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, langkah konkret dilakukan pihaknya melalui koordinasi dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN), selaku perusahaan yang mendapat izin pembangunan. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pihak yang mengeluarkan izin resmi pembangunan tanggul.

"Sudah ada pertemuan antara Pemerintah DKI Jakarta, perusahaan yang mendapatkan izin untuk membangun Tanggul Laut itu dan juga Kementerian KKP,” kata Pramono usai meresmikan Gereja Katolik Paroki Kalvari, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (14/9).

Menurut Pramono, pertemuan antara Pemprov DKI, KCN, dan KKP menghasilkan kesepakatan bahwa aktivitas nelayan untuk melaut tetap diberi keleluasaan. Ia menekankan, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengorbankan kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut.

"Disepakati bahwa aktivitas nelayan diberikan keleluasaan untuk tetap bisa dilakukan. Dan perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu,” kata dia.

Selain itu, lanjut Pramono Pemprov DKI juga meminta agar KCN tidak hanya menjalankan kewajiban teknis, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat lewat Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Lebih lanjut, Pramono berharap melalui CSR, KCN bisa membantu nelayan menghadapi perubahan kondisi lingkungan akibat proyek adanya proyek tanggul beton tersebut.

“Dengan demikian secara prinsip simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara nelayan, perusahaan dan juga tentunya Pemerintah DKI yang nanti di tempat itu akan menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta,” kata Pramono.