Prabowo Ingin Aset Koruptor Disita, Tapi Anak Istri Koruptor Jangan Jadi Korban
Terkait hukuman mati, Prabowo memilih pendekatan yang lebih hati-hati.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kekesalannya terhadap praktik korupsi di Indonesia. Ia menyebut, kekayaan negara yang besar justru dirampok dengan cara yang terlihat legal.
“Saya geram. Ini perampokan yang kadang pakai cara-cara sok legal,” kata Prabowo di Hambalang, Bogor, Minggu (6/4).
Menurutnya, banyak tender proyek negara yang sudah diatur pemenangnya sejak awal. Proses lelang pun terkadang dilakukan diam-diam, bahkan hanya diumumkan beberapa jam saja.
“Tender diumumkan pagi, siang sudah ditutup. Tiga penawaran yang masuk berasal dari pihak yang saling terkait,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, praktik semacam ini memang tampak legal secara hukum. Namun, substansinya jelas menyimpang dari prinsip keadilan.
“Secara hukum tidak salah, tapi ini akal-akalan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung lemahnya sistem hukum saat menghadapi para koruptor. Meski sudah ditangkap dan divonis di pengadilan, putusan sering dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.
“Jaksa sudah tangkap, sudah menang, tapi di MA atau PK malah kalah. Ini jadi masalah serius,” katanya.
Naikkan Gaji Hakim, Stop Suap
Sebagai solusi, Prabowo ingin menaikkan gaji hakim secara signifikan agar tidak mudah disuap. Ia sudah meminta Menteri Keuangan dan Mensesneg untuk menghitung kebutuhan anggarannya.
“Saya ingin naikin gaji semua hakim. Hitungan awal butuh 12 triliun, tidak sampai 20 triliun,” kata Prabowo.
Ia menyebut, anggaran itu bisa didapat dari efisiensi perjalanan dinas ke luar negeri. Langkah ini dianggap penting demi menjaga integritas lembaga peradilan.
“Dengan penghematan saja kita bisa gaji hakim se-Indonesia. Saya tahu nanti ada yang protes, tapi hakim harus lebih dulu,” ujarnya.
Selain itu, ia juga ingin memastikan hakim punya rumah dinas yang layak. Menurutnya, fasilitas yang memadai bisa membuat hakim lebih terhormat dan tidak mudah tergoda uang suap.
“Hakim harus punya rumah dinas. Kita sedang cari lokasi yang cocok,” ucapnya.
Prabowo juga mengungkap fenomena narapidana korupsi yang bisa keluar malam dari penjara. Ia menilai ini akibat pengaruh uang dalam sistem pemasyarakatan.
“Dengan uang, tahanan bisa keluar malam-malam. Kalau di pulau kecil, lebih sulit keluar,” ujarnya.
Tegas tapi Adil: Kembalikan Uang, Jangan Sakiti Keluarga
Soal hukuman, Prabowo menekankan pentingnya efek jera. Ia setuju aset pelaku korupsi disita, tapi meminta agar keadilan terhadap keluarga tetap dijaga.
“Yang dicuri harus dikembalikan. Tapi anak istri jangan ikut dihukum kalau tak terlibat,” katanya.
Ia menyerahkan detail kebijakan ini kepada para pakar hukum. Tujuannya agar keadilan tetap ditegakkan tanpa menyakiti yang tak bersalah.
“Ahli hukum harus bahas ini. Jangan sampai dosa orang tua ditanggung anak,” ujarnya.
Prabowo mengaku prihatin karena vonis ringan sering diberikan kepada pelaku korupsi besar. Padahal kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah.
“Ada yang curi 100 triliun cuma dihukum 6 tahun. Ini tidak masuk akal,” katanya.
Tolak Hukuman Mati
Terkait hukuman mati, Prabowo memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Ia khawatir dengan sifat final dari eksekusi, karena bisa saja terjadi kesalahan.
“Kalau salah, orang tidak bisa dihidupkan lagi. Kita harus hati-hati,” ujarnya.
Ia mencontohkan para presiden terdahulu seperti Soekarno dan Soeharto yang tidak mengeksekusi terpidana mati. Hal ini menurutnya merupakan bentuk kehati-hatian negara.
“Hukuman mati sering diulur-ulur. Bahkan akhirnya tidak dijalankan,” kata Prabowo.
Sebagai gantinya, ia ingin mencari efek jera yang tegas tapi manusiawi. Keputusan ini menurutnya harus menjadi hasil konsensus para pemimpin dan pakar hukum.
“Cari efek jera yang kuat, tapi jangan langsung mati. Ini perlu dibahas bersama,” tutupnya.