Prabowo Bicara Urgensi Kenaikan Anggaran Pertahanan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bicara urgensi kenaikan anggaran pertahanan yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Prabowo menyatakan, bahwa pertahanan negara yang lemah akan diganggu dan ditindas.

"Pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa kita lihat negara yang pertahanannya tidak siap akan diganggu, yang saya katakan, yang akan ditekan akan ditindas akan di blackmail dan sebagainya ini hukum alam ya," ujar Prabowo di Lanud Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/12).

Mantan Danjen Kopassus ini menuturkan, masih banyak prioritas alat utama sistem senjata (alutsista) yang diperlukan Indonesia. 

"Banyak prioritas kita perlu kita perlu pesawat angkut, kita perlu apa itu refueling udara, kita belum punya, negara tetangga kita sudah punya ya," ucapnya.

Prabowo tak ingin mengandalkan ramalan atau hanya cara diplomasi bahwa dunia akan terus damai. Menurutnya, dalam dunia pertahanan yang paling penting adalah soal kesiapan yang paling penting adalah kesiapan.

"Kesiapan ini juga masalah tentang bencana dan sebagainya ya kita siap, kita tidak bisa terjadi sesuatu baru kita bergerak mencari alat. Enggak bisa itu," ujarnya.

Meski begitu, Prabowo bersyukur kepemimpinan Indonesia dalam berdiplomasi bisa membuat RI tidak terlibat dalam konflik negara lain.

 "Jadi Indonesia ini bersyukur karena leadership karena kepemimpinan karena diplomasi selama ini presiden-presiden kita kita Alhamdulillah sudah sekian puluh tahun, tidak terlibat dalam konflik dengan negara lain," pungkasnya.

Diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan isi rapat internal bersama Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto terkait anggaran sistem pertahanan tahun 2024 yang berlangsung, Selasa (28/11). Dia mengungkapkan, ada alokasi anggaran yang cukup tinggi dari pinjaman luar negeri.

"Untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden USD 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi USD 25 miliar (setara Rp 384,87 triliun dengan asumsi Rp 15.395 per dolar AS)," kata Srimul di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/11).

Menurutnya, kenaikan ini cukup signifikan, karena untuk pinjaman Kemhan di luar negeri, nilainya naik sekitar USD 4 miliar atau setara Rp 61,58 triliun (asumsi kurs Rp 15.395 per dolar AS).

"Dari USD 20,75 miliar ke USD 25 miliar. Itu yang kemarin disepakati," ungkapnya.