Pidato Prabowo soal Birokrasi Dinilai jadi Momentum Evaluasi Penyelenggara Negara
Prabowo menyoroti proses perizinan yang terlalu lama dibanding negara lain. Prabowo juga meminta praktik pungutan liar dan korupsi di birokrasi dibersihkan.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti soal birokrasi yang berpeluang menghambat dunia usaha. Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR, Prabowo meminta kementerian dan lembaga tidak mempersulit pengusaha dan investasi.
Ia menyoroti proses perizinan yang terlalu lama dibanding negara lain. Prabowo juga meminta praktik pungutan liar dan korupsi di birokrasi dibersihkan.
"Jangan pengusaha diperas terus! Jangan pengusaha diganggu! Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun?" kata Prabowo di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5).
"Saya ingatkan kepada kepala badan, menteri, pemimpin-pemimpin lembaga negara pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing."
Ketua Umum Relawan Gebrakan Indonesia Berani Maju, Nasrullah, menilai arahan Presiden menjadi pesan penting agar kementerian dan lembaga tidak menghambat kegiatan usaha maupun investasi di Indonesia.
Menurut Nasrullah, birokrasi negara seharusnya hadir sebagai fasilitator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pernyataan Presiden tersebut merupakan pesan penting bahwa birokrasi negara harus hadir sebagai fasilitator pembangunan, bukan justru menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudahan berusaha, kepastian hukum, serta pelayanan publik yang cepat dan profesional merupakan kebutuhan mendesak dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif," ujar Nasrullah dikutip, Kamis (21/5).
Ia mengatakan kebijakan yang disampaikan Presiden menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Nasrullah menilai pengusaha merupakan mitra strategis negara dalam mendukung pembangunan nasional.
"Kami percaya bahwa pengusaha bukanlah pihak yang harus dicurigai, melainkan mitra strategis negara dalam menciptakan pembangunan nasional. Karena itu, seluruh kementerian, lembaga, dan aparatur birokrasi harus mampu membangun pola kerja yang efektif, responsif, serta bebas dari praktik yang memperlambat proses usaha dan pelayanan publik," katanya.
Ajak Dukung Reformasi Birokrasi
Relawan juga mengajak seluruh elemen bangsa mendukung reformasi birokrasi yang berpihak pada kepentingan rakyat dan dunia usaha.
Momentum Evaluasi
Menurut Nasrullah, pidato Presiden perlu menjadi momentum evaluasi bagi seluruh penyelenggara negara agar bekerja lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.
"Indonesia membutuhkan birokrasi yang melayani, bukan birokrasi yang mempersulit," ujar Nasrullah.