Petani Kayu Putih Boyolali Terpuruk, Menhut Siap Laporkan ke Mendag
Petani mengaku kesulitan menjual hasil produksi minyak kayu putih mereka karena pasar dibanjiri produk impor minyak atsiri dari China. Harga pun terjun bebas.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi penyulingan kayu putih milik Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Lestari di Desa Wonoharjo, Boyolali, pada Senin (26/5).
Dalam kesempatan itu, para petani menyampaikan keluhan terkait anjloknya harga minyak kayu putih akibat impor eucalyptus dari luar negeri.
Kunjungan ini turut didampingi Sekjen Kemenhut Mahfudz dan Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko. Menhut meninjau langsung pohon kayu putih, proses pemanasan, hingga penyulingan minyak kayu putih.
Ia juga berdialog dengan empat kelompok tani yang mengeluhkan berbagai persoalan seperti sulitnya pemasaran, keterbatasan bibit, sumber air, akses jalan, serta kondisi pabrik penyulingan yang belum memadai.
"Besar harapan kami supaya pabrik ini bisa bagus lagi. Pembangunan pabrik ini kami dapat bantuan dari CSR, jadi sampai saat ini kita belum bisa untuk membangun yang lebih bagus, tapi seenggaknya bisa bertahan," ujar Ketua KTH Wono Lestari 1.
Petani mengaku kesulitan menjual hasil produksi minyak kayu putih mereka karena pasar dibanjiri produk impor minyak atsiri dari China. Harga pun terjun bebas.
"Dulu harganya bisa Rp200.000 sampai Rp210.000 per kilogram. Sekarang, Rp140.000 pun nggak ada yang beli," keluh petani kepada Menhut.
Merespons hal itu, Menteri Raja Juli Antoni berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan untuk membatasi impor eucalyptus, yang dinilai merugikan petani lokal.
"Saya akan berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan agar membatasi impor ini. Datanya akan kita siapkan, berapa kerugian yang diakibatkan impor yang terlalu lebar ini yang merugikan petani kita," tegasnya.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berpihak kepada petani.
"Saya kira clear, Pak Prabowo Subianto selalu mengutamakan kepentingan petani. Semua orientasi kebijakan Pak Prabowo diarahkan untuk kesejahteraan bersama, terutama untuk petani yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan," tuturnya.