Perputaran Uang dari MBG di Tanjungpinang Capai Rp800 Juta Per Hari
Di Tanjungpinang kini beroperasi 19 SPPG untuk melayani 3.000 penerima MBG.
Pemkot Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) memiliki daya ungkit ekonomi yang tinggi karena perputaran uang dari program Asta Cita itu mencapai Rp800 juta per hari.
Perhitungan tersebut berdasarkan belanja dapur SPPG per hari sebesar Rp45 juta untuk melayani 3.000 penerima manfaat MBG, lalu kali dengan 19 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Tanjungpinang.
"Nah, persoalannya ke mana dan siapa yang menikmati uang tersebut. Itu masih jadi tanda tanya besar kita bersama," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Zulhidayat, Senin, seperti dilansir Antara.
Dipasok dari Luar Daerah
Menurut Sekda, anggaran MBG per siswa sebesar Rp15 ribu, dengan rincian Rp2.000 untuk sewa alat dan dapur SPPG, lalu Rp3.000 untuk upah kerja dan operasional, dan Rp10 ribu untuk kebutuhan bahan baku, seperti ayam hingga sayur.
Ia menyebut, kebutuhan daging ayam untuk tiap-tiap SPPG berkisar 300 kilogram, sehingga kadang memicu terjadinya kekosongan pasokan ayam segar di pasaran.
Selain itu, kebutuhan sayur untuk dapur SPPG di Tanjungpinang sebagian besar dipasok dari luar daerah, imbas minimnya hasil pertanian lokal di Kota Gurindam tersebut.
Maka itu, Zulhidayat mengajak masyarakat Tanjungpinang menangkap peluang ekonomi dari program MBG, melalui penyediaan kebutuhan pangan lokal untuk dapur SPPG.
"Kebutuhan ayam SPPG tinggi, jadi kenapa kita tidak coba beternak ayam, atau bertani menanam sayur supaya uang MBG itu bisa dinikmati warga Tanjungpinang," ungkapnya.
1.600 Hektare Lahan Terlantar
Zulhidayat menambahkan, Pemkot Tanjungpinang tengah berupaya mengelola 1.600 hektare lahan terlantar di daerah itu, salah satunya bertujuan mendorong masyarakat bertani maupun beternak, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.
"Sekarang sedang berproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mudah-mudahan dalam waktu dekat lahan itu sudah bisa kita kelola," demikian Sekda.