Perang Suku Papua Pegunungan: Wagub Ones Pahabol Serukan Penghentian Konflik
Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol dengan tegas meminta seluruh warga di delapan kabupaten untuk menghentikan Perang Suku Papua Pegunungan dan segala bentuk kekerasan yang masih terjadi, demi menjaga integritas dan martabat manusia.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menyerukan penghentian segera terhadap segala bentuk konflik dan kekerasan, termasuk perang antarsuku, di delapan kabupaten di provinsi tersebut. Seruan ini disampaikan di Wamena pada Sabtu, menanggapi masih terjadinya insiden perang suku yang meresahkan.
Konflik terbaru yang menjadi perhatian adalah perang suku antara Suku Lanny Jaya yang terjadi di Wouma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa ini menyoroti urgensi penanganan masalah sosial yang mendalam di wilayah tersebut.
Pahabol menegaskan bahwa perang suku semacam ini mencerminkan hilangnya integritas dan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia menekankan pentingnya menghentikan siklus kekerasan demi kemanusiaan.
Seruan Tegas Wagub Papua Pegunungan
Dalam pernyataannya, Wagub Ones Pahabol secara eksplisit meminta penghentian konflik dan kekerasan dalam rumah tangga hingga perang suku. “Kami minta dengan tegas menghentikan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga hingga sampai perang suku harus dihentikan sekarang juga,” katanya di Wamena.
Menurutnya, fenomena perang suku ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua Pegunungan belum sepenuhnya memiliki integritas kepercayaan kepada Allah, Tuhan Yesus. Ia percaya bahwa dengan berpegang teguh pada keyakinan, masyarakat akan terhindar dari pengaruh negatif.
Pahabol juga menekankan bahwa Perang Suku Papua Pegunungan tidak boleh lagi dianggap sebagai bagian dari budaya orang asli Papua (OAP). “Perang suku jangan lagi dijadikan sebagai budaya orang asli Papua (OAP), khususnya orang Papua Pegunungan dan orang Papua di lima provinsi di Tanah Papua,” ujarnya.
Seruan ini berlaku tidak hanya untuk masyarakat Papua Pegunungan, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Papua di lima provinsi di Tanah Papua. Hal ini menunjukkan keprihatinan luas terhadap dampak kekerasan.
Dampak Sosial dan Kehilangan Integritas
Wagub Ones Pahabol menyoroti dampak serius dari perang suku dan kekerasan, yaitu hilangnya harga diri manusia. “Dengan terjadinya perang suku, kekerasan, harga diri manusia itu hilang,” katanya.
Sebagai representasi wakil Allah di dunia, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyerukan penghentian segala bentuk kekerasan. Ini adalah upaya untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.
Pahabol menekankan bahwa perang suku dan kekerasan dalam bentuk apapun harus dihentikan demi menjaga martabat dan kehormatan individu. Ini adalah pesan penting bagi seluruh komunitas.
Penolakan Penggunaan APBD untuk Pembayaran Kepala
Salah satu tradisi yang sering menyertai perang suku adalah “pembayaran kepala” atau ganti rugi bagi korban yang meninggal dari kedua belah pihak. Praktik ini biasanya membebani anggaran pemerintah daerah.
Namun, Wagub Pahabol dengan tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembayaran kepala. “Untuk saat ini, di bawah kuasa Tuhan kami tolak pembayaran kepala yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” ujarnya.
Penolakan ini didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah harus mengikuti hukum Tuhan dan hukum positif dalam menyelesaikan masalah. Ia berpendapat bahwa penyelesaian konflik harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Keputusan ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah daerah untuk tidak lagi memfasilitasi praktik yang dapat melanggengkan siklus kekerasan. Ini menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum.
Sumber: AntaraNews