Pemprov Sumut Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Kerja Sama Lintas Sektor
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan menandatangani kesepakatan bersama Kementerian PPPA, menunjukkan komitmen serius dalam menangani kekerasan dan meningkatkan Indeks Ketimpangan Gende
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Inisiatif ini merupakan upaya kolaboratif Pemprov Sumut, bersama lembaga pendidikan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan Islam, untuk mencegah serta menangani kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di provinsi tersebut. Kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi sinergi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.
Wakil Gubernur Sumut Surya menegaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam menangani isu krusial ini. "Kita berkomitmen kuat mencegah, dan menangani kekerasan perempuan dan anak. Bahkan, kita berhasil menurunkan Indeks Ketimpangan Gender dari 0,425 menjadi 0,399 pada 2024," ujarnya di Medan pada Sabtu (8/11).
Komitmen dan Capaian Pemprov Sumut dalam Perlindungan Perempuan dan Anak
Pemberdayaan perempuan dan anak telah menjadi salah satu agenda strategis yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut 2025–2029. Hal ini tercermin dalam misi kelima daerah, yaitu memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh dan berdaya.
Selain itu, program ini juga menjadi prioritas kedua dari 17 program utama Pemprov Sumut, yang secara spesifik berfokus pada Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas yang Berkarya dan Berprestasi. Komitmen ini menunjukkan bahwa isu gender dan perlindungan anak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Wakil Gubernur Surya menambahkan bahwa penurunan Indeks Ketimpangan Gender merupakan indikator positif dari keberhasilan program-program yang telah dijalankan. Capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan di masa mendatang.
Tantangan dan Data Kasus Kekerasan di Sumatera Utara
Meskipun telah ada kemajuan, tantangan dalam perlindungan perempuan dan anak di Sumatera Utara masih cukup besar. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumut menunjukkan adanya angka kasus kekerasan yang signifikan.
Hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan telah terjadi di Sumut, yang mengindikasikan bahwa masalah ini masih menjadi perhatian serius. Angka tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak.
"Perlindungan perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Karena itu, kita perlu memperkuat kerja sama lintas sektor dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari lembaga perlindungan, institusi pendidikan, hingga aparat penegak hukum," kata Surya, menekankan pentingnya kolaborasi.
Apresiasi dari Kementerian PPPA dan Penghargaan Daerah
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Sumut atas berbagai capaian dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, Sumut telah menunjukkan kemajuan signifikan dan menjadi contoh bagi provinsi lain.
Sumut juga telah menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023, sebuah penghargaan bergengsi atas komitmen dan upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Selain itu, pada tahun 2025, sebanyak 14 kabupaten/kota di Sumut juga berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA).
- Kategori Nindya: Deli Serdang
- Kategori Madya: Medan, Labuhanbatu Utara, Tebing Tinggi, Labuhanbatu, Serdang Bedagai
- Kategori Pratama: Binjai, Asahan, Batu Bara, Tapanuli Selatan, Karo, Sibolga, Padangsidimpuan, Padanglawas Utara
"Saya memberikan apresiasi kepada Sumut atas berbagai capaian yang telah diraih, serta kepada para bupati dan wali kota yang telah melaksanakan kebijakan pembangunan yang berperspektif perempuan dan anak," ujar Menteri Arifah usai penandatanganan nota kesepahaman di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat (7/11).
Sumber: AntaraNews