Pemprov Sumut Alokasikan Rp43 Miliar untuk Program Sekolah Gratis, Prioritaskan Daerah Terdampak Bencana
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp43 miliar demi menjalankan program sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri, fokus pada Kepulauan Nias dan wilayah terdampak bencana, untuk tahun ajaran 2026-2027.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah mengalokasikan dana sebesar Rp43 miliar untuk mendukung Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG). Program ini ditujukan bagi seluruh siswa SMA/SMK/SLB negeri di wilayah tersebut pada tahun ajaran 2026-2027. Inisiatif ini merupakan langkah konkret Pemprov Sumut dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, Alexander Sinulingga, menyatakan bahwa anggaran besar ini akan mengcover seluruh kebutuhan program sekolah gratis. Fokus awal implementasi program ini akan menyasar lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, termasuk Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunungsitoli. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga di daerah tersebut.
Selain Kepulauan Nias, program PUBG juga diperluas ke lima daerah yang paling parah terdampak bencana di Sumatera Utara. Daerah-daerah tersebut meliputi Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Langkat. Perluasan cakupan ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Sumut, Bobby Nasution, sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana.
Anggaran dan Sasaran Program Unggulan Bersekolah Gratis
Total anggaran sebesar Rp43 miliar telah disiapkan oleh Pemprov Sumut untuk keberlangsungan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) ini. Angka tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi warganya. Program ini dirancang untuk memberikan dampak positif yang signifikan pada kualitas pendidikan di Sumatera Utara.
Di Kepulauan Nias, sebanyak 41.000 siswa SMA/SMK/SLB negeri akan menjadi penerima manfaat program ini, dengan alokasi anggaran mencapai Rp21 miliar. Penargetan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak di wilayah tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah.
Sementara itu, di lima kabupaten/kota terdampak bencana paling parah, yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Langkat, program PUBG akan menjangkau 51.000 siswa. Anggaran yang dialokasikan untuk wilayah ini adalah Rp22 miliar. Alexander Sinulingga menegaskan bahwa program ini berlaku secara keseluruhan di daerah yang ditetapkan, bukan hanya di kecamatan tertentu.
Landasan Hukum dan Mekanisme Penyaluran Dana
Untuk memastikan kelancaran dan legalitas program, Pemprov Sumut akan segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai landasan hukum. Pergub ini akan berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan program, memastikan setiap tahapan berjalan sesuai koridor hukum. Keberadaan Pergub sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, Alexander Sinulingga, menjelaskan bahwa setelah Pergub tersusun, dana program akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing sekolah. Mekanisme ini dipilih untuk mempermudah akses dana dan mempercepat implementasi program di tingkat satuan pendidikan. Transfer langsung juga meminimalkan birokrasi yang panjang.
Skema penyaluran dana yang transparan ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan anggaran. Setiap sekolah penerima manfaat akan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Pengawasan ketat akan dilakukan untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan efisien.
Perluasan Program dan Bantuan Kuliah
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, telah menyatakan komitmennya untuk memperluas cakupan program sekolah gratis ini di masa mendatang. Tahap awal perluasan akan memprioritaskan korban terdampak banjir dan longsor di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan setelah menghadiri perayaan Natal 2025 di Desa Simataniari, Tapanuli Selatan.
Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa selain Kepulauan Nias, daerah seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Langkat, dan Tapanuli Utara juga akan digratiskan biaya sekolahnya tahun depan. Keputusan ini diambil mengingat dampak parah bencana yang dialami oleh masyarakat di wilayah tersebut. Ini adalah upaya nyata pemerintah dalam membantu pemulihan pasca-bencana.
Tidak hanya program sekolah gratis, Pemprov Sumut juga berencana meringankan biaya kuliah bagi mahasiswa yang berasal dari daerah terdampak banjir dan longsor. Bantuan biaya pendidikan ini menjadi krusial karena banyak orang tua di wilayah tersebut kehilangan mata pencarian utama. Inisiatif ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan pendidikan tinggi bagi generasi muda.
Sumber: AntaraNews