Pedagang SIM card demo, Komisi I DPR diminta desak Kominfo tinjau Permen 21
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan para penjual kartu prabayar yang terhimpun dalam anggota Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) menuntut pembatalan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016.
Banyak masalah yang muncul paska adanya kebijakan dari Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) soal registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Setelah debat tentang kebocoran data masyarakat, kini muncul demonstrasi para penjual kartu prabayar yang dirugikan dengan kebijakan itu.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan para penjual kartu prabayar yang terhimpun dalam anggota Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) menuntut pembatalan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
Bamsoet, sapaan akrabnya, meminta Komisi I DPR mendorong Kemkominfo untuk meninjau ulang pelaksanaan Permen tersebut. Sebab protes-protes dari masyarakat harus didengarkan dan direspons.
"Agar kebijakan ini justru tak berdampak pada hal seperti menutup usaha kecil, plus menjaga agar tidak ada kebocoran data pribadi masyarakat yang telah melakukan registrasi NIK dan KK," kata Bamsoet, Selasa (3/4).
Dia juga meminta Komisi I DPR mendorong Kemkominfo untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan kartu seluler di masyarakat agar tidak disalahgunakan.
Baca juga:
Protes Kebijakan Kemenkominfo, penjual kartu perdana demo DPRD Bandung
Tolak aturan 1 NIK 3 SIM card, pengusaha pulsa di Malang bakar ribuan kartu perdana
Tolak peraturan, ribuan penjual pulsa geruduk kantor Menkominfo
Pedagang pulsa di Bali merugi akibat pembatasan registrasi kartu SIM
Tolak pembatasan registrasi kartu SIM, pedagang pulsa geruduk DPRD Sulsel
Registrasi kartu SIM dibatasi, pedagang pulsa di Medan demo