Pedagang pulsa di Bali merugi akibat pembatasan registrasi kartu SIM

Merdeka.com - Ratusan pedagang pulsa di Bali yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) mendatangi Kantor DPRD Bali. Mereka berdemo menolak pembatasan registrasi kartu SIM, Senin (2/4).

Ratusan pendemo berkumpul di Wantilan DPRD Bali dan selanjutnya para perwakilan KNCI menemui Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, untuk mengajukan aspirasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kami menolak pembatasan tiga kartu perdana yang hanya bisa untuk tiga kartu. Itu tuntutan kami pada pemerintah," ucap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KNCI Provinsi Bali, Felix Andi Mulianto.

Kendati menolak pembatasan kartu tersebut, Felix juga mendukung peraturan registrasi sesuai dengan NIK dan Kartu Keluarga (KK) agar data yang masuk valid.

Tetapi menurutnya, pemerintah jangan membatasi penggunaan kartu SIM, yang dapat merugikan para pemilik outlet. Karena, jika kebijakan itu terus berjalan akan mengancam keuntungan seluruh outlet di seluruh Indonesia.

"Hal itu bisa mengancam sampi lima juta outlet di Indonesia. Karena hampir 80 persen mendapat kerugian," jelas Felix.

Menurut Felix, sebelum kebijakan itu diterapkan oleh pemerintah para padagang outlet bisa mendapatkan keuntungan. Maka itu, KNCI meminta untuk tidak ada pembatasan.

"Di sini kami juga melakukan permohonan kepada pemerintah untuk memfasilitasi kami. Seperti menganjurkan registrasi 4, 5 dan 6. Itu bisa ke masing-masing gerai operator. Kami, juga mau melakukan permohonan kepada pemerintah, untuk fasilitas yang seperti dilakukan digerai-gerai tersebut dengan ketentuan syarat, yang diatur oleh pemerintah dan kami siap," ujarnya.

Selain itu, Felix juga menyampaikan bahwa pembatasan tersebut juga ada efek pada wisatawan asing yang berada di Bali. Karena, setiap wisatawan di koordinir oleh para guide.

"Misalnya, ada guide yang butuh 100 kartu untuk melakukan akses internetnya. Nah, ketika kebijakan itu dilakukan oleh pihak pemerintah seperi apa jadinya pariwisata Bali. Hal ini, yang perlu diperjuangkan oleh Pemerintah Bali, untuk bisa disampaikan ke pimpinan pusat," paparnya.