PDIP Tekankan Polri–TNI Harus Profesional dan Bebas dari Politik
PDIP menegaskan keseriusannya dalam memastikan TNI Polri tetap menjalankan tugasnya secara profesional, terlepas dari pengaruh politik praktis.
PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan perlunya adanya transformasi dan reformasi dalam institusi Polri dan TNI. Pernyataan tersebut menjadi salah satu rekomendasi penting yang dibacakan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 di Jakarta.
"Hal ini penting untuk memastikan kedua lembaga tersebut tetap berada pada jalur profesionalisme dan tidak terseret dalam arus politik praktis," ungkap Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, saat menyampaikan poin-poin dari Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, pada Senin (12/1/2026).
Jamaluddin menambahkan bahwa PDIP berpendapat bahwa Polri harus berfungsi secara optimal sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan terlibat dalam kekuasaan politik.
"Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang substantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek," tegasnya.
Dalam dokumen tersebut, PDIP juga mengusulkan penguatan mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberian wewenang eksekutorial bagi Kompolnas agar tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
Menurut PDIP, pembersihan institusi dari kepentingan politik merupakan hal yang sangat penting. Transformasi ini harus difokuskan pada penghapusan pengaruh politik praktis, penghapusan 'dwifungsi' jabatan sipil, serta realokasi anggaran untuk kesejahteraan personel Polri yang bertugas di lapangan, demi terciptanya Polri yang profesional, humanis, dan dapat dipercaya," lanjut Jamaluddin.
Rekomendasi bagi TNI
PDIP merekomendasikan agar TNI tetap berfungsi sebagai tentara profesional yang mengedepankan amanat Reformasi 1998 dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis.
"Rakernas I mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian (Berdikari), memprioritaskan industri dalam negeri, dan berbasis kajian ancaman riil tanpa didikte pasar global," ungkap Jamaluddin.
Lebih lanjut, Jamaluddin menjelaskan bahwa PDIP juga mendesak adanya penguatan mekanisme organisasi yang berlandaskan meritokrasi dan senioritas untuk menjaga soliditas internal.
"Dalam aspek tata kelola internal, Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada Konstitusi. Termasuk, jamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sepadan dengan risiko pengabdian mereka di medan tugas," tambahnya.