Opini: Bantuan Pemerintah untuk Media Massa Indonesia di Tengah Tekanan Ekonomi

Mengapa Media Harus Diselamatkan?

Lalu pertanyaan mendasar nya : mengapa mediamassa Indonesia harus mendapat perhatian khusus dari negara? Jawabannya karena media massa Indonesia bukan sekadar industri tetapi juga institusi demokrasi.

Media massa memiliki fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggara negara, menjaga keberagaman informasi, dan menjadi sumber rujukan kredibel bagi masyarakat. Jika media kredibel melemah, ruang publik akan semakin dipenuhi hoaks, ujaran kebencian, manipulasi algoritma, dan polarisasi politik yang digerakkan buzzer maupun bot.

Selain itu media memiliki kewajiban konstitusional untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kolapsnya media massa Indonesia berarti hilangnya salah satu pilar penting demokrasi Indonesia.

Upaya Pemerintah sebelumnya

Pemerintah Indonesia sebenarnya pernah melakukan sejumlah langkah seperti dalam hal insentif pajak. Tahun 2020-2021 Kementerian Keuangan memberi keringanan PPh 21 yang ditanggung pemerintah dan potongan pajak reklame di sejumlah daerah. Namun cakupannya masih terbatas. Dan pada tahun 2020-2021 juga dilakukan kemitraan Pemerintah dan media melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan publikasi program pemerintah. Namun sifatnya parsial dan tidak menyelesaikan akar masalah ekonomi media.

Langkah-langkah tersebut penting tetapi belum cukup menjawab krisis struktural yang dihadapi industri media.

Perpres Publisher Rights: Harapan Baru

Tonggak kebijakan baru lahir melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang populer disebut Perpres Publisher Rights. 

Perpres ini menegaskan kewajiban platform digital global seperti Google, Meta, dan TikTok untuk menjalin kerja sama formal dengan perusahaan pers Indonesia yang terverifikasi Dewan Pers. Bentuknya bisa berupa lisensi berbayar, skema bagi hasil, berbagi data agregat pengguna, atau bentuk lain sesuai kesepakatan. 

Tujuannya adalah untuk menjamin keberlanjutan jurnalisme berkualitas, mengatur tanggung jawab platform global terhadap konten berita, serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil antara media lokal dan raksasa digital.

Namun implementasi Perpres ini masih menghadapi tantangan. Hingga Maret 2025 belum ada laporan konkret mengenai realisasi pembayaran atau kompensasi finansial. Komite Independen yang diamanatkan Pasal 9 Perpres pun belum berfungsi optimal. Dengan kata lain, kebijakan ini masih dalam tahap awal dan memerlukan percepatan implementasi.

Belajar dari Negara Lain

Sejumlah negara telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa dengan hasil nyata. Australia pada tahun 2021 melalui News Media Bargaining Code, Google dan Facebook dipaksa menandatangani perjanjian bernilai ratusan juta dolar dengan perusahaan media lokal. Kanada tahun 2023 mengesahkan Online News Act yang mewajibkan platform digital membayar kompensasi bagi konten berita yang ditampilkan. Kemudian Prancis pada tahun 2023 mengalokasikan subsidi lebih dari €480 juta (pounsterling) per tahun untuk mendukung media cetak, termasuk adaptasi ke digital. Berikutnya Norwegia, yang membentuk dana abadi media untuk menopang jurnalisme lokal dan riset digital.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa intervensi negara dalam menopang media adalah praktik wajar di negara demokrasi. 

Rekomendasi Tambahan

Selain mengawal implementasi Perpres Publisher Rights, pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah strategis lain yaitu : Pertama, subsidi konten bermutu dengan memberi dukungan finansial untuk produksi konten edukatif, kebudayaan, literasi, dan jurnalisme investigatif. Kedua, dana abadi media dengan membentuk endowment fund untuk mendanai riset, pelatihan jurnalis/programmer, dan inovasi teknologi media. Ketiga, skema pinjaman lunak melalui kerja sama dengan perbankan dalam menyediakan kredit khusus bagi industri media, mirip dengan kredit usaha untuk UMKM. Keempat, keringanan biaya melalui potongan hingga 50% terhadap pajak (PPh, PPN), biaya listrik, biaya izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dan izin penggunaan frekuensi (ISR) selama periode krisis. Kelima, moratorium regulasi dengan menunda sementara kewajiban yang membebani Lembaga Penyiaran seperti pembatasan iklan niaga, kewajiban siaran lokal dan denda administratif isi siaran. Keenam, alokasi belanja negara dengan mengarahkan anggaran APBN dan APBD untuk belanja iklan layanan publik, hibah produksi, atau sosialisasi melalui media massa Indonesia.

Langkah-langkah ini dapat memperpanjang “nafas” media massa Indonesia sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem informasi yang sehat.

Menyelamatkan Media, Menyelamatkan Demokrasi

Krisis ekonomi yang melanda media massa Indonesia nyata adanya. Jika dibiarkan bukan hanya ribuan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan tetapi juga kualitas demokrasi yang terancam.  Karena itu negara harus hadir dengan membuat kebijakan komprehensif yaitu regulasi adil, subsidi, insentif fiskal, hingga program strategis. Dengan dukungan yang tepat media massa Indonesia dapat bertahan, beradaptasi, dan berkembang di era digital. Media yang sehat akan tetap menjadi tiang penyangga demokrasi, penyedia informasi kredibel, serta mitra strategis pembangunan bangsa.

Oleh: Gilang Iskandar | Praktisi Penyiaran Televisi