OJK Bentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal, Libatkan Kemenko dan SRO

Struktur dan Tujuan Utama Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal

Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia dibentuk dengan struktur keanggotaan yang melibatkan OJK, Kemenko Perekonomian, dan SRO, mencerminkan pendekatan kolaboratif. Keterlibatan Kemenko Perekonomian sangat krusial mengingat peran strategisnya dalam koordinasi kebijakan ekonomi nasional. Sementara itu, partisipasi SRO memastikan representasi langsung dari entitas yang mengatur operasional pasar modal sehari-hari.

Tugas utama Satgas ini adalah mengawal dan memastikan pelaksanaan delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal Indonesia. Rencana aksi ini dirancang untuk menyentuh berbagai aspek fundamental, termasuk peningkatan likuiditas pasar, transparansi informasi, penegakan aturan (enforcement) yang lebih kuat, hingga penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, Satgas akan menjadi motor penggerak dalam implementasi setiap poin reformasi.

Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa OJK sangat terbuka terhadap kemungkinan bergabungnya Kementerian/Lembaga lain. Hal ini bertujuan untuk memperluas spektrum keahlian dan dukungan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan reformasi. Sinergi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat proses pembenahan dan menciptakan pasar modal yang lebih sehat dan berintegritas.

Delapan Rencana Aksi Strategis untuk Pasar Modal Berintegritas

Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal akan fokus pada delapan rencana aksi konkret yang diharapkan membawa perubahan signifikan. Rencana-rencana ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari regulasi hingga tata kelola dan kolaborasi. Implementasi setiap poin ini akan diawasi ketat untuk memastikan efektivitasnya.

• Peningkatan batas minimum free float perusahaan tercatat (emiten) menjadi 15 persen, bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham di pasar.
• Penguatan peran investor institusi domestik serta perluasan basis investor, untuk menciptakan pasar yang lebih stabil dan inklusif.
• Peningkatan transparansi ultimate beneficial owner (UBO) dan keterbukaan afiliasi pemegang saham, demi mencegah praktik-praktik yang merugikan.
• Demutualisasi BEI, sebuah langkah struktural untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas bursa.
• Penguatan penegakan aturan dan pemberian sanksi atas pelanggaran di pasar modal Indonesia, untuk menciptakan efek jera dan kepatuhan.
• Perbaikan tata kelola emiten, guna memastikan perusahaan yang tercatat memiliki standar operasional yang tinggi dan transparan.
• Pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi lintas otoritas, untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih efisien.
• Penguatan kolaborasi berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, demi membangun konsensus dan dukungan terhadap reformasi.

Komitmen Transparansi OJK dalam Proses Reformasi

OJK menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan reformasi integritas pasar modal. Kiki secara tegas menyatakan bahwa publik akan selalu mendapatkan informasi terkini mengenai progres yang dicapai oleh Satgas. Ini merupakan janji OJK untuk tidak menutupi informasi penting dari masyarakat dan para pelaku pasar.

“Kita akan sampaikan kepada publik seperti janji kita tidak ada yang ditutupi dan kita akan sangat transparan dalam menyampaikan progres update dari apa yang kita sampaikan dalam delapan rencana aksi berikut,” ujar Kiki. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan sebagai pilar utama dalam membangun kembali kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.

Dengan pendekatan yang transparan, OJK berharap dapat membangun partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Informasi yang jelas dan berkala diharapkan dapat membantu menciptakan pemahaman yang sama mengenai arah dan tujuan reformasi, serta mendorong dukungan luas untuk keberhasilan inisiatif ini.

Sumber: AntaraNews