Mualem Bakal Temui JK Usai Prabowo Putuskan 4 Pulau kembali ke Pangkuan Aceh, Bahas Apa?

Muzakir menyebut sejumlah hal teknis akan dibicarakannya bersama JK tetapi tak bisa diungkap kepada publik.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf berencana bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, usai konflik empat pulau selesai. Presiden Prabowo Subianto putuskan empat pulau itu kembali ke tangan Provinsi Aceh.

"Mungkin ada. Boleh, boleh, kita jadwalkan," kata Muzakir, saat diitanya kabar pertemuannya dengan Jusuf Kalla pada Selasa sore. Hal itu dia sampaikan seusai konferensi pers penyelesaian konflik empat pulau di Kantor Presiden, Jakarta,

Saat ditanya terkait topik pembicaraannya dengan Jusuf Kalla, Muzakir menyebut sejumlah hal teknis yang tak bisa diungkap kepada publik.

"Ya, mungkin ada beberapa hal. Karena yang berjumpa nanti termasuk pihak terkait," katanya. Demikian dikutip dari Antara/

Presiden Prabowo Subianto memutuskan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek kembali menjadi miliki Provinsi Aceh.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan keputusan diambil berdasarkan temuan dokumen penting surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 111 Tahun 1992, yang ditandatangani pada 24 November 1992 yang menjadi dasar hukum kuat.

Diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa secara formal dan historis, keempat pulau tersebut adalah bagian dari wilayah Aceh, tepatnya Kabupaten Aceh Singkil.

JK mengaitkan status pulau-pulau tersebut dengan hasil perundingan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada 2005.

Dalam perundingan itu, disepakati bahwa batas wilayah Aceh merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, yang secara tegas membentuk Provinsi Aceh sebagai daerah otonom dan memisahkannya dari Provinsi Sumatera Utara.

“Dalam sejarahnya, pulau-pulau itu masuk Aceh, meskipun letaknya dekat dengan Sumatera Utara. Itu hal yang biasa secara geografis,” ujar JK.

Pernyataan tersebut memperkuat posisi Aceh dalam sengketa administratif yang kini tengah diupayakan penyelesaiannya melalui rapat terbatas pemerintah pusat.