Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
presiden jokowi
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pihak yang tidak ingin ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Dia menegaskan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah ada undang-undangnya.
"Ya itu pendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan tapi IKN itu sudah ada undang-undangnya," kata Jokowi di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11).
- Sederet Langkah JIP Wujudkan Jakarta Jadi Kota Pintar
- Kesan Jokowi Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Nyaman, Tidak Terasa Guncangan Sama Sekali
- Jokowi Panggil Airlangga hingga Zulkifli Hasan ke Istana Bahas Ini
- Masih Muda Dibawa ke Jakarta sama Jenderal Kopassus, Kini Perwira TNI & Anaknya Lulusan Akmil
- Antisipasi Lonjakan Arus Balik, Transjakarta Beroperasi Mulai Dini Hari di Terminal Pulogebang
- Kapolsek Katingan Hulu Tenggelam Usai Mobil Dikemudikan Tercebur Sungai, Satu Warga Tewas saat Coba Menyelamatkan
Jokowi tidak ingin terjadi ketimpangan karena ekonomi berpusat di pulau Jawa saja. Maka dari itu, tujuan ibu kota pindah agar ada pertumbuhan ekonomi di pulau lain.
"Kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris karena kita ingat 58% PDB ekonomi tuh ada di Jawa, 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. Sehingga kita ingin Indonesia sentris," tuturnya.
Menurutnya, jumlah populasi penduduk di pulau Jawa sudah mencapai 56 persen. Jokowi berkata, perlu ada pemerataan penduduk dengan cara pindah ibu kota.
"Selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jumlah penduduk populasi Indonesia 56% ada di Pulau Jawa yang 17.000 yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," ujarnya.
"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk. Menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru arahnya ke sana. Tapi tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," pungkas Jokowi.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Kick off Kampanye Nasional bertempat di Depok, Jawa Barat, Ahad (26/11). Dalam acara tersebut PKS meluncurkan Program Kampanye Gagasan bertajuk Jakarta Tetap Ibukota Negara.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menuturkan, PKS sejak awal menolak Pemindahan Ibu Kota Negara. Sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, " ucap Syaikhu.
"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara," sambungnya.
Selain aspirasi dari akademisi dan suara publik, PKS memandang tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara, yakni dari sudut pandang historis, pembangunan dan keberlanjutan.
"DKI Jakarta tempat dimana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," tutur Syaikhu.
Ia menjelaskan Ibu Kota Negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme.
Dari sudut pandang Pembangunan, PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota. Melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.
Syaikhu menyampaikan, dari sudut pandang keberlanjutan PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa.
"Pulau Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, bahkan kalimantan adalah paru-paru dunia. Oleh karena itu, kita harus tempatkan Pulau Kalimantan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yakni ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang memajukan keragaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup," kata dia.
"Green economy, green jobs, adalah masa depan Indonesia, dan Kalimantan akan menjadi motor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia," tandas Syaikhu.
