Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota

Jokowi tidak ingin terjadi ketimpangan karena ekonomi berpusat di pulau Jawa saja. Maka dari itu, tujuan ibu kota pindah agar ada pertumbuhan ekonomi di pulau lain.

"Kita tidak ingin Jawa sentris, ingin Indonesia sentris karena kita ingat 58% PDB ekonomi tuh ada di Jawa, 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. Sehingga kita ingin Indonesia sentris," tuturnya.

"Selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jumlah penduduk populasi Indonesia 56% ada di Pulau Jawa yang 17.000 yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," ujarnya.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk. Menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru arahnya ke sana. Tapi tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," pungkas Jokowi.

"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, " ucap Syaikhu.

"Bagaimana sikap PKS? Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara," sambungnya.

"DKI Jakarta tempat dimana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," tutur Syaikhu.

Ia menjelaskan Ibu Kota Negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme.

Dari sudut pandang Pembangunan, PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota. Melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.

Syaikhu menyampaikan, dari sudut pandang keberlanjutan PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa.

"Pulau Kalimantan adalah paru-paru Indonesia, bahkan kalimantan adalah paru-paru dunia. Oleh karena itu, kita harus tempatkan Pulau Kalimantan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Hijau, yakni ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang memajukan keragaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup," kata dia.