Mensos tolak jelaskan draf Perppu paedofil dikebiri

Menurutnya, draf itu dibahas tim yang beranggotakan Kapolri, Jaksa Agung dan dua menteri.

Maraknya kekerasan seksual terhadap anak utamanya dilakukan paedofil memunculkan wacana untuk mengebiri para pelaku. Bahkan wacana itu tampak diseriusi pemerintah sebab terpikir untuk dibuatkan Perppu.

Terkait hal itu, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan pada Presiden Joko Widodo dan penegak hukum. "Itu kan ada Kapolri, Jaksa Agung ada menteri hukum ada menkes. Bagus ke Kapolri kali (menanyakannya)," ujar Khofifah usai rapat bersama Menko Polhukam, Luhut di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (20/10).

Khofifah menyebut Kapolri, Jaksa, Agung serta Menkum HAM dan Menkes adalah tim penyusun Perppu. "Jadi timnya mereka, yang masuk dalam tim perppu itu Kapolri, Jaksa Agung, menteri hukum dan menkes, tanya ke Kapolri lebih bagus karena beliau yang persiapan draf perppu-nya," paparnya.

Saat kembali didesak, dia terus menolak soal isi draf Perppu itu. "Nggak lah, draf itu kan siapa yang ditunjuk tim draft-nya beliau lah. Pada saat rapat kita semua usul, tapi pada saat finalisasi draft kan ada tim drafter itu. Tim draft-nya mungkin tanyanya ke itu, Kapolri, Jaksa Agung, Menkes, dan Menteri Hukum." tutupnya.

Baca juga:
Sebut darurat kekerasan seksual anak, PKS dukung paedofil dikebiri
Mensos klaim banyak negara hukum kebiri pelaku kekerasan seksual
Demi masa depan anak, Menpora dukung paedofil dikebiri
Menkum HAM: Hukuman kebiri bukan berarti potong alat kelamin
Ketua Komisi VIII kritik pemerintah tak kompak soal kebiri paedofil