Menghadap Prabowo di Istana, Bahlil: Saya Lapor Stok BBM dan LPG Enggak Ada Masalah

Bahlil melaporkan tentang evaluasi penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan sebagaiman instruksi Presiden Prabowo beberapa evaluasi.

Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah laporan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (12/5). Bahlil memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG dalam nasional berada di atas standar minumum.

"Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini, maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi, insyaallah enggak ada masalah," kata Bahlil kepada wartawan usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5).

Selain itu, Bahlil melaporkan tentang evaluasi penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan sebagaiman instruksi Presiden Prabowo beberapa evaluasi. Bahlil mengatakan izin tambang yang selama ini tak difungsikan sedang dievaluasi.

"Saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi enggak pernah dijalankan," jelasnya.

​"Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu," sambung Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di hutan lindung. Prabowo meminta Bahlil mencabut IUP yang tidak jelas yang jumlahnya banyak.

"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas atau IUP-IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan," jelas Prabowo Prabowo saat memberikan pengarahan dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/4).

"Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi. Kalau nggak jelas, cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu," sambungnya.

Dia menekankan pencabutan IUP dilakukan untuk kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah tak akan memberi rasa kasihan kepada siapapun yang merugikan rakyat dan negara.

"Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Enggak ada kasihan sekarang ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tutur dia.

"Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga kepentingan kelimpok nomor berapa Pak? Evaluasi segera," imbuh Prabowo.