Mendadak, Prabowo Panggil Kapolri Jenderal Sigit dan Panglima TNI ke Hambalang
Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat.
Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Selasa 19 Agustus 2025 malam. Prabowo meminta laporan perkembangan soal penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.
"Tadi malam, Selasa, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor," dilansir dari akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (20/8).
"Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," sambungnya.
Pertemuan tertutup tersebut berlangsung sekitar lebih dari 4 jam. Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Ribuan Tambang Ilegal Ditindak
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan menindak 1.063 tambang ilegal di Indonesia. Dia tak gentar meski ada jenderal-jenderal yang membekingi kegiatan penambangan yang dijalankan tak sesuai aturan tersebut.
Dia mengaku mendapat laporan ada potensi kerugian negara Rp 300 triliun dari 1.063 tambang ilegal tadi. Meski ada pihak pejabat yang menjadi beking, dia menegaskan penindakan tetap dilakukan atas nama rakyat.
"Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Pada proses penindakan tambang ilegal, Prabowo menyiapkan siasat. Ada strategi yang akan dijalankannya dan diperintahkan kepada aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri.
Dia menyampaikan, TNI misalnya, perlu membawa pasukan dari kawasan yang berbeda ketika melakukan penindakan di satu lokasi tertentu. Cara ini untuk menghindari keterlibatan dari oknum dalam instansi yang sama.
"Saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau anda mau (menindak) provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu," tegasnya.