Legislator Desak Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana NTB Hadapi Musim Hujan
Anggota DPRD NTB mendesak pemerintah memperkuat Sistem Peringatan Dini Bencana NTB, terutama saat musim hujan, guna meminimalkan korban dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang terus meningkat.
Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Akhdiansyah, meminta pemerintah daerah segera memperkuat sistem peringatan dini bencana. Desakan ini muncul seiring tingginya potensi bencana hidrometeorologi saat memasuki musim penghujan. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan dampak buruk yang mungkin terjadi pada masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Akhdiansyah dalam sebuah dialog publik mengenai bencana dan mitigasi di Kabupaten Dompu, Kamis (5/2/2026). Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Dompu. Fokus utama diskusi adalah urgensi kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana alam.
Penguatan sistem peringatan dini dianggap krusial untuk menyelamatkan nyawa warga. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB menunjukkan 52 kejadian bencana sepanjang Januari 2026. Kejadian ini meliputi banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, hingga gelombang pasang atau abrasi.
Pentingnya Sistem Peringatan Dini untuk Mitigasi Bencana
Akhdiansyah menegaskan bahwa sistem peringatan dini (early warning system) sangat vital dalam upaya mitigasi bencana. Kecepatan informasi menjadi kunci utama dalam proses evakuasi warga yang terdampak. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi jumlah korban jiwa akibat bencana alam.
Menurutnya, kewaspadaan terhadap ancaman bencana belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Padahal, dampak bencana tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan luka-luka fisik. Kerugian juga mencakup trauma psikologis serta kehilangan tempat tinggal dan harta benda berharga.
Legislator dari Dapil VI ini menekankan perlunya mekanisme peringatan resmi yang terpercaya. Sistem tersebut harus dilengkapi dengan alat dan tanda bahaya yang jelas. Selain itu, diperlukan juga sistem penyebarluasan informasi yang cepat kepada seluruh lapisan masyarakat.
Data Bencana di NTB dan Potensi Hidrometeorologi
Provinsi NTB menghadapi risiko bencana hidrometeorologi yang tinggi, terutama selama musim hujan. Data dari BPBD NTB mencatat peningkatan signifikan kejadian bencana pada awal tahun 2026. Ini menunjukkan urgensi tindakan preventif yang lebih serius dari pemerintah.
Selama periode 1 hingga 31 Januari 2026, tercatat total 52 kejadian bencana di wilayah NTB. Kejadian ini mencakup berbagai jenis bencana yang merugikan. Rinciannya adalah 26 kejadian banjir yang melanda berbagai daerah.
Selain itu, terdapat 22 kejadian cuaca ekstrem yang menyebabkan kerusakan. Dua kejadian tanah longsor juga dilaporkan, mengancam permukiman warga. Serta dua kejadian gelombang pasang atau abrasi yang merusak pesisir pantai.
Tingginya potensi bencana ini memerlukan respons strategis dari pemerintah daerah. Salah satunya adalah memastikan ketersediaan Sistem Peringatan Dini Bencana NTB di wilayah rawan. Kabupaten Dompu, misalnya, merupakan salah satu daerah yang sangat membutuhkan sistem tersebut.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Penanganan Bencana Efektif
Ketua IKA PMII NTB ini juga menyoroti pentingnya koordinasi yang kuat antar lembaga. Koordinasi lintas sektor harus terjalin antara pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini bertujuan agar penanganan bencana tidak mengalami keterlambatan yang merugikan.
Akhdiansyah menekankan bahwa harus ada langkah cepat dan tepat dalam setiap penanganan bencana. Penundaan dalam penanganan justru akan membuat masyarakat menjadi pihak yang paling menderita. Oleh karena itu, kesiapsiagaan yang terpadu sangat dibutuhkan.
NTB sebagai daerah yang rawan bencana membutuhkan mekanisme penanganan yang mapan dan terstruktur. Ketika bencana terjadi, pemerintah dan masyarakat tidak boleh panik. Mereka harus dapat segera melakukan penyelamatan sesuai standar mitigasi yang telah disiapkan secara komprehensif.
Sumber: AntaraNews