KPK Pastikan Tak Ada Konflik Kepentingan Terkait Keterlibatan Setyo Budiyanto di Danantara
Setyo bukan ditunjuk secara pribadi, tetapi sebagai Ketua KPK yang otomatis masuk ke jajaran Komite Pengawasan dan Akuntabilitas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan ada konflik kepentingan atas keterlibatan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan, masuknya Setyo Budiyanto tidak akan mengganggu penyelidikan kasus korupsi yang sedang berjalan.
“KPK menegaskan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan dalam kepengurusan KPK di Danantara. KPK yang terlibat dalam komite pengawasan dan akuntabilitas Danantara akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak mempengaruhi objektivitas KPK dalam menjalankan tugasnya,” ujar Tessa, Selasa (8/4).
Tessa menambahkan, Setyo bukan ditunjuk secara pribadi, tetapi sebagai Ketua KPK yang otomatis masuk ke jajaran Komite Pengawasan dan Akuntabilitas. Tim ini juga diisi oleh Ketua PPATK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung.
Jadi Pengawas Danantara
Dengan masuknya Ketua KPK dalam struktur pengawasan Danantara, KPK berkomitmen untuk tetap profesional dan menjaga prinsip tata kelola yang baik.
“Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut,” tegas Tessa.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Senin, 24 Februari 2025. Ia menekankan bahwa Danantara bukan hanya badan pengelola investasi biasa.
“Karena Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” kata Prabowo saat peluncuran.
Prabowo menyebut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun, selama ini pengelolaannya dinilai belum optimal dan tidak berdampak signifikan bagi rakyat.
“Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekadar sebuah dana investasi, melainkan instrumen, alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Dalam peluncuran tersebut, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil mengamankan dana sebesar Rp300 triliun. Dana itu sebelumnya tidak termanfaatkan optimal akibat inefisiensi dan korupsi.
“Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita. Menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Prabowo.