KPK Geledah Tiga Ruangan di Lantai 7 Gedung A kemenaker, Karyawan Diliburkan
Menurut informasi yang dihimpun, penggeledahan berlangsung sejak pagi tadi. Karyawan yang berada di lantai 7 dan lantai 2 diliburkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa ruangan di Gedung A Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satunya ruangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.
Menurut informasi yang dihimpun, penggeledahan berlangsung sejak pagi tadi. Karyawan yang berada di lantai 7 dan lantai 2 diliburkan.
"Lantai 7 dan Lantai 2. Satu lantai di tutup, karyawan gak boleh masuk. Ruangan pak Sus (salah satunya). Jadi di lantai 7 ada tiga ruangan yang ditutup," kata sumber di Kemenaker, Kamis (21/8).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan, Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan pemerasaan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3.
Diketahui, K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mencakup berbagai kegiatan untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," kata Fitroh kepada awak media, Kamis (21/8).
Fitroh memastikan, posisi pria akrab disapa Noeltersebut sudah di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Menurut dia, OTT dilakukan dalam rangkaian yang dilakukan semalam.
"Sudah (di KPK), rangkainnya dari semalam," ungkap Fitroh.
Wamenaker Ebenezer Tiba di Gedung KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer telah berada di gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Ya," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/8).
Sementara itu, Fitroh mengatakan rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Immanuel Ebenezer telah berlangsung sejak Rabu (20/8) malam.
"Rangkaiannya dari semalam," kata Fitroh, sebagaimana dikutip dari Antara.
KPK OTT Wamenaker Ebenezer
Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Fitroh. Fitroh mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.
Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.