KPK Beri Warning Kepala Daerah Jangan Korupsi, OTT Seperti Berburu di Kebun Binatang

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mencuri uang rakyat. KPK tidak segan menangkap kepala daerah yang korupsi.

2022-01-08 20:02:00

KPK Tangkap Wali Kota Bekasi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengingatkan para kepala daerah untuk tidak mencuri uang rakyat. KPK tidak segan menangkap kepala daerah yang korupsi.

"Apa yang terjadi dengan pimpinan daerah di Kota Bekasi pada awal tahun yang baru ini mudahan menjadi warning bagi yang lainnya, yang masih terus dengan perilaku kotor korupnya. Hentikan, hentikan, hentikan, jika tidak ingin menjadi giliran selanjutnya," kata Nawawi lewat pesan tertulis kepada merdeka.com, Sabtu (8/1).

Nawawi menegaskan, bagi kepala daerah yang merasa sangat jauh dari jangkauan Jakarta, jangan berpikir aman melakukan praktik-praktik kotor korupsi. Dia bilang, mata KPK berada di mana-mana.

"Kita ingatkan, 'mata' KPK itu adalah masyarakat, di pelosok manapun di negeri ini ada 'mata' dan 'mata' KPK, yang siap meneruskan laporan apa yang mereka temukan di daerah," ujarnya.

Dia melanjutkan, KPK memiliki lima Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang area kerjanya meliputi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. "Sejahterakan rakyat di mana Anda memegang amanah sebagai pimpinan di daerah tersebut," ujarnya.

Menurutnya, dari laporan kerja 5 Direktorat Korsup KPK wilayah 1-5, modus dan perilaku korupsi berlangsung marak juga di banyak pemerintah daerah lainnya. Seperti pengadaan barang jasa, jual beli jabatan, perizinan, kolusi, dan nepotisme.

"Ada benarnya omongan sejumlah pihak, bahwa mungkin saja 'OTT' bisa seperti 'berburu di kebun binatang'. Banyak faktor juga yang menjadi 'sebab', seperti kejar setor atas biaya (besar) politik yang telah dikeluarkan, tapi ada juga yang memang perilaku tamak atau rakus," tuturnya.

"Kondisi ini memang sangat memprihatinkan di tengah upaya pemberantasan korupsi, terlebih di saat negeri dan rakyat dalam situasi sulit seperti sekarang ini," pungkas Nawawi.

(mdk/bal)