Kemensos Dorong Graduasi KPM Magelang, Wujudkan Kemandirian Ekonomi Warga

Kemensos Dorong Graduasi KPM Magelang, Wujudkan Kemandirian Ekonomi Warga

Kementerian Sosial (Kemensos) secara aktif mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk segera mencapai graduasi. Upaya ini bertujuan agar KPM dapat “naik kelas” melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos) secara terus-menerus. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan pentingnya graduasi ini saat menghadiri rangkaian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2025 di Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Menurutnya, bansos harus dipandang sebagai jembatan sementara menuju kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sebagai ketergantungan jangka panjang. Kemensos memastikan bahwa berbagai program pemberdayaan telah disiapkan untuk melengkapi upaya perlindungan sosial.

Program pemberdayaan ini akan menyasar lebih dari seribu kepala keluarga KPM di Kabupaten Magelang. Demi mencapai hasil maksimal, Wamen Agus berpesan kepada kepala daerah hingga kepala desa agar berperan aktif mendata warga yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah, yaitu mereka yang berada pada desil 1-4 Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Upaya Kemensos Wujudkan Kemandirian KPM

Wamen Agus Jabo Priyono menekankan bahwa bantuan sosial memiliki sifat sementara dan berfungsi sebagai jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Kemensos telah menyiapkan beragam program pemberdayaan yang melengkapi upaya perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Program-program ini dirancang untuk membantu KPM beralih dari penerima bantuan menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Agus menyatakan bahwa seluruh program pemberdayaan ini akan menyasar lebih dari seribu kepala keluarga penerima manfaat di Kabupaten Magelang. Fokus utama adalah pada KPM yang paling rentan, yang teridentifikasi dalam desil 1-4 Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), untuk memastikan bantuan dan pemberdayaan tepat sasaran.

Untuk efektivitas program, Wamen Agus meminta kepala daerah hingga kepala desa untuk lebih aktif dalam mendata warga yang membutuhkan. Proses pendataan yang akurat, meliputi lansia tunggal, yatim piatu, disabilitas, dan rumah rusak, sangat krusial agar mereka mendapatkan dukungan dan bantuan pemerintah yang sesuai. Setelah itu, akan dilakukan pemberdayaan hingga mereka mencapai kemandirian ekonomi.

“Graduasi merupakan bentuk keberhasilan program sosial dan wujud solidaritas agar bantuan dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan,” kata Wamen Agus Jabo Priyono. Ia menambahkan bahwa alurnya jelas: kepala desa mendata, kepala dinas sosial melaporkannya ke Kemensos, lalu dilakukan pemberdayaan hingga mandiri.

Target Ambisius Graduasi dan Sinergi Lintas Sektor

Kementerian Sosial mencatat bahwa pada tahun ini, sebanyak 77 ribu KPM dari Program Keluarga Harapan telah berhasil graduasi dari program bantuan sosial. Ini menunjukkan keberhasilan awal dari strategi pemberdayaan yang diterapkan. Keluarga yang telah tergraduasi selanjutnya akan mengikuti program pemberdayaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

Pemerintah menargetkan sebanyak 300 ribu KPM bisa graduasi dari Program Keluarga Harapan pada tahun 2026, dan target ini akan terus berlanjut. Tujuan jangka panjangnya adalah agar KPM tidak lagi bergantung pada pemberian bantuan sosial, melainkan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Target graduasi KPM Magelang ini menjadi bagian penting dari strategi nasional.

Langkah ini dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada tahun 2029. Pencapaian target ini membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memastikan sinergi dalam setiap program.

Dukungan Perlindungan Sosial dan Akses Ekonomi untuk Rakyat

Selain program graduasi, pemerintah juga terus memperkuat jaring pengaman sosial dan akses ekonomi bagi masyarakat. Saat ini, tercatat sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial dari pemerintah. Selain itu, 1,3 juta keluarga miskin juga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, yang menjadi salah satu bentuk dukungan finansial.

Di sektor kesehatan, lebih dari 96 juta warga kini dapat berobat gratis melalui BPJS Kesehatan, memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan, termasuk di wilayah seperti Magelang.

Pada sektor ekonomi rakyat, pemerintah juga memberikan dukungan signifikan. Sekitar 3,7 juta pedagang kecil, pemilik warung, dan pengusaha rintisan telah memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka. Lebih lanjut, lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan akses peningkatan kapasitas untuk “naik kelas” dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Sumber: AntaraNews