KBRI Phnom Penh Tangani Ribuan WNI Kamboja, Percepat Pemulangan dan Bantuan
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencatat 2.752 WNI Kamboja telah melapor dalam dua pekan terakhir, dengan upaya percepatan pemulangan dan bantuan terus diintensifkan.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja, telah menerima laporan dari 2.752 warga negara Indonesia (WNI) dalam dua pekan terakhir. Laporan ini mencerminkan peningkatan signifikan jumlah WNI yang mencari bantuan dari perwakilan diplomatik Indonesia di Kamboja. Meskipun sebagian dari WNI ini telah kembali ke Tanah Air, jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan total yang melapor.
Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menyatakan bahwa hingga 29 Januari 2026 pukul 18.30 waktu setempat, sebanyak 2.752 WNI telah mendatangi KBRI Phnom Penh untuk meminta bantuan dalam proses kepulangan mereka ke Indonesia. KBRI terus berupaya memfasilitasi kepulangan ini, baik secara mandiri maupun dengan bantuan kedutaan.
Untuk merespons situasi ini, KBRI Phnom Penh secara proaktif mengintensifkan asesmen terhadap semua laporan yang masuk. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses identifikasi dan penanganan kasus, memastikan setiap WNI mendapatkan dukungan yang diperlukan. Sekitar 50 persen dari total laporan telah selesai diasesmen, dan hingga kini tidak ada indikasi kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di antara WNI yang melapor.
Upaya KBRI dalam Percepatan Pemulangan WNI Kamboja
KBRI Phnom Penh telah mengambil berbagai langkah konkret untuk mempercepat pemulangan WNI Kamboja yang melapor. Salah satu prioritas utama adalah penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan resmi. Proses ini dipercepat secara signifikan untuk memastikan tidak ada hambatan administratif bagi mereka yang ingin kembali.
Dukungan terhadap upaya ini semakin kuat dengan kedatangan tim perbantuan teknis kedua dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Tim ini tiba di Phnom Penh pada Rabu malam (28/1) dan langsung terjun ke lapangan pada hari berikutnya untuk membantu proses verifikasi dan penerbitan dokumen. Kehadiran tim ini diharapkan dapat memperlancar seluruh prosedur kepulangan.
Selain itu, KBRI Phnom Penh juga aktif berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk mengupayakan keringanan denda keimigrasian bagi WNI yang mengalami masalah overstay. Berkat upaya diplomatik ini, hampir 800 WNI telah mendapatkan keringanan hukuman dan diminta oleh otoritas Kamboja untuk segera mengatur perjalanan pulang mereka. Ini adalah langkah krusial untuk mencegah penahanan lebih lanjut dan memfasilitasi kepulangan mereka.
Perlindungan dan Bantuan Komprehensif untuk WNI di Kamboja
Di tengah keterbatasan kapasitas tempat penampungan sementara dan terus bertambahnya jumlah WNI yang datang, KBRI mengimbau WNI yang telah memiliki SPLP. Mereka yang juga telah memperoleh keringanan sanksi keimigrasian didorong untuk segera membeli tiket dan memproses kepulangan secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan di lokasi penampungan dan memastikan kelancaran operasional.
KBRI Phnom Penh juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, serta memfasilitasi perawatan medis bagi WNI yang membutuhkan. Komitmen ini menunjukkan upaya KBRI dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh WNI di Kamboja. Kesehatan dan kesejahteraan WNI menjadi prioritas utama dalam situasi ini.
Untuk memastikan kelancaran proses deportasi dan kepulangan, KBRI mengimbau para WNI agar menjaga komunikasi dengan keluarga di Indonesia. Dukungan biaya kepulangan dari keluarga sangat penting untuk memfasilitasi proses ini. Kerjasama antara WNI, keluarga, dan KBRI menjadi kunci sukses dalam penanganan situasi ini.
Sumber: AntaraNews